Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka kembali akses sistem pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
"Langkah ini diambil menyusul kegagalan ratusan siswa SMAN 1 Mempawah dalam mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kelalaian dalam pengisian data," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, di Pontianak, Selasa.
Dia menegaskan bahwa pembukaan kembali sistem ini sangat krusial bagi masa depan siswa yang terdampak. Ia juga meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Di antara puluhan ribu sekolah, baik SMA maupun SMK, pasti ada yang mengalami kesalahan dalam pengisian data. Seharusnya ada sistem peringatan dini sebelum sistem ditutup agar sekolah memiliki kesempatan untuk memperbaiki data," tuturnya.
Selain surat resmi, Pemprov Kalbar juga menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak SMAN 1 Mempawah untuk segera berkoordinasi dengan Kemendikbudristek guna mencari solusi terbaik.
Kasus ini mencuat setelah ratusan siswa SMAN 1 Mempawah menggelar aksi unjuk rasa menuntut tanggung jawab pihak sekolah atas kesalahan input PDSS yang menyebabkan mereka gagal mengikuti SNBP 2025. Mereka juga meminta sekolah menyediakan bimbingan belajar sebagai kompensasi dan menuntut adanya sanksi bagi pihak yang lalai.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala SMAN 1 Mempawah, Endang Superi Wahyudi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji memberikan fasilitas bimbingan belajar tambahan bagi siswa terdampak.
"Kami akan bekerja sama dengan Ganesha Operation dan Ruangguru untuk memberikan bimbingan belajar guna membantu siswa menghadapi UTBK," ujarnya.
Pemprov Kalbar juga memastikan akan memproses sanksi disiplin bagi pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini, sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan sistem ke depan.
