Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat komitmen dalam membangun kepemudaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
"Upaya tersebut kita wujudkan melalui Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dalam rangka Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, di Pontianak, Kamis.
Sekda Kalbar Harisson mengatakan pemuda merupakan aset strategis bangsa dan daerah yang akan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan di masa depan.
"Pemuda adalah aset strategis bangsa. Kualitas pemuda hari ini akan sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus direncanakan secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh sektor terkait.
"Pembangunan kepemudaan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Harus lintas sektor, terencana, terukur, dan berkelanjutan," katanya.
Menurut Harisson, salah satu instrumen penting dalam pembangunan kepemudaan adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pemuda di suatu daerah.
"IPP bukan sekadar angka statistik, tetapi instrumen strategis untuk mengukur kualitas pemuda sekaligus menjadi alat kendali dalam merumuskan kebijakan pembangunan kepemudaan yang terarah," kata dia.
Ia menekankan bahwa peningkatan IPP merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, tidak hanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi kepemudaan, tetapi juga OPD di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perencanaan, serta sektor strategis lainnya.
"IPP harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Sekda Kalbar Harisson juga menyinggung tantangan menuju Indonesia Emas 2045, di mana kualitas sumber daya manusia, khususnya pemuda, menjadi faktor penentu daya saing bangsa.
"Kita diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tantangan ke depan jauh lebih besar dan itu harus kita siapkan dari sekarang," katanya.
Ia mendorong agar pemuda dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah melalui organisasi kepemudaan maupun forum-forum resmi pemerintah. Menurutnya, pemuda harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan berperan langsung dalam proses pembangunan.
"Pemuda tidak boleh hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek pembangunan," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Sugeng Hariadi mengatakan IPP mencakup sejumlah domain strategis, antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
"Domain IPP mencakup berbagai sektor strategis sehingga membutuhkan peran aktif dan koordinasi lintas sektor, baik dalam penyediaan data maupun pelaksanaan program," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa metode penghitungan IPP terus disempurnakan melalui peninjauan ulang indikator, pemanfaatan data yang lebih mutakhir, serta penguatan peran lintas sektor dalam penyediaan dan validasi data.
Sugeng juga menyampaikan bahwa ke depan akan dilakukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan arah kebijakan Indonesia Emas 2045.
"Perubahan regulasi ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan," katanya.
