Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Forum Konsultasi Publik guna membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalbar tahun 2026, dengan memfokuskan empat program utama.
"Forum ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017," kata Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalbar, Linda Purnama, di Pontianak, Kamis.
Linda menjelaskan, melalui Forum Konsultasi Publik ini, pihaknya berharap dapat menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan untuk menyusun prioritas dan sasaran pembangunan Kalbar tahun 2026, sejalan dengan visi jangka panjang Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa RKPD Kalbar 2026 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang juga masih dalam proses penyusunan. RKPD ini akan menjadi landasan awal bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2025-2030 yang akan segera dilantik.
Dia menjelaskan, dalam penyusunan RKPD ini terdapat empat aspek utama yang harus diperhatikan yaitu efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, penyusunan program 2026 yang lebih terarah dan berdampak luas, penghindaran pemborosan anggaran dengan memastikan setiap kebijakan tepat sasaran dan inovasi dan kreativitas OPD, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
"Saya berharap forum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyempurnakan RKPD 2026. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh stakeholder sangat penting agar pembangunan Kalimantan Barat semakin maju dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Linda menambahkan, konsultasi publik ini menjadi sarana bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terkait prioritas pembangunan Kalbar 2026. Dengan demikian, RKPD yang disusun dapat benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi visi serta misi pemimpin daerah yang baru.
"Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif seluruh pihak, RKPD 2026 diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembangunan berkelanjutan yang membawa Kalimantan Barat menuju kemajuan yang lebih signifikan," tuturnya.
