Pontianak (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, mendorong percepatan transformasi pertanian berbasis mekanisasi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) melalui program Brigade Pangan.
"Transformasi ini dilakukan melalui program Brigade Pangan, yang mengintegrasikan penggunaan alat pertanian modern dan pelibatan pemuda lokal dalam proses produksi pertanian. Dulu tanam dan panen masih manual, sekarang kita bertransformasi ke mekanisasi, sehingga menanam, merawat, dan memanen harus bisa dilakukan dengan alat," kata Sudaryono saat menyampaikan arahan di hadapan para penyuluh pertanian, petani, dan unsur Forkopimda di Ketapang, Kalbar, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa Brigade Pangan telah hadir di lebih dari 2.700 titik di luar Pulau Jawa, termasuk di Ketapang. Program ini melibatkan pemuda-pemudi lokal sebagai operator dan pelaksana kegiatan, sekaligus membantah isu yang menyebutkan keterlibatan tenaga dari luar daerah.
"Semua tenaga Brigade Pangan adalah warga setempat, bukan didatangkan dari Jawa. Mungkin ada satu dua pelatih dari luar, tapi pelaksananya anak-anak kampung sini," tuturnya.
Sudaryono juga menegaskan bahwa alat pertanian yang diberikan pemerintah melalui program ini adalah stimulan, bukan bantuan permanen. Karena itu, petani diminta untuk bertanggung jawab dalam perawatan dan menyisihkan hasil keuntungan untuk biaya peremajaan alat di masa depan.
"Pemerintah memberikan bantuan sebagai pancingan. Tapi alat bisa rusak, menua, dan tidak bisa dipakai lagi. Maka harus mulai menabung dari sekarang," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamentan juga memberikan motivasi kepada para penyuluh pertanian, yang kini secara struktural berada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden. Ia menyampaikan, para penyuluh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karier, bahkan hingga ke level nasional.
"Pak Menteri Pertanian kita dulu juga berangkat dari penyuluh lapangan. Jadi jangan ragu untuk bermimpi besar," katanya.
Program Brigade Pangan juga bersinergi dengan TNI dan Polri, khususnya dalam mendampingi petani dan menjaga keberlangsungan program. Menanggapi pertanyaan publik terkait peran aparat keamanan dalam sektor pertanian, Sudaryono menekankan bahwa keterlibatan mereka bersifat pendampingan, bukan pengambilalihan tugas.
"Yang nanam tetap petani, penyuluh yang membina. TNI dan Polri membantu percepatan dan pengamanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil," kata dia.
Wamentan mengungkapkan optimismenya bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan pangan tanpa harus bergantung pada impor.
"Presiden sudah menegaskan, tahun ini kita tidak akan impor beras. Ini bukti bahwa kita mampu, asal semua bergerak bersama," kata Sudaryono.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, Untuk mendukung pencapaian Swasembada Pangan ini tentu memerlukan dukungan dan peran serta dari berbagai elemen bangsa.
"Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa), TNI, Polri, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggi (Akademisi dan Mahasiswa), Para Petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan Komunitas/Organisasi Kemasyarakatan perlu saling bersinergi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing," kata Ria Norsan.
Brigade Pangan yang sudah dibentuk di Ketapang ini harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Program Swasembada Pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Lebih dari itu, Brigade Pangan juga diharapkan berperan dalam regenerasi petani, dengan mendorong keterlibatan generasi muda melalui pengembangan pertanian modern yang inovatif dan efisien. Dengan begitu, akan lahir petani-petani milenial yang kreatif dan produktif," kata Ria Norsan.
