Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rapat itu juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024. Dia pun mempersilakan kepada tiga lembaga tersebut untuk menyampaikan paparannya masing-masing.
"Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran," kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Adapun TVRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan belanja operasional, hingga kebutuhan produksi siaran.
Kemudian RRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan jaman.
Sedangkan untuk LKBN ANTARA menyatakan bahwa pihaknya berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.
Selain itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, 62,1 persen masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya yakni SMP ke bawah.
"Ini yang perlu diperbaiki, sehingga saya setuju untuk penambahan anggaran," kata Bambang.
Menurut dia, penambahan anggaran itu diperlukan demi harga diri dan muruah bangsa Indonesia.
