Pontianak (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen nasional untuk merehabilitasi seluas 769.824 Hektare (Ha) ekosistem mangrove secara terukur, ilmiah, dan partisipatif dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia pada 2025.
"Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove serta kegiatan penanaman mangrove di Mempawah Mangrove Park, Kalimantan Barat," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq di Mempawah, Kalbar, Jumat.
Dalam Rakornas di Mempawah tersebut dihadiri lebih dari 200 orang peserta dari berbagai sektor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan media. Forum ini juga menjadi momen penting implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025, yang menjadi tonggak hukum pengelolaan kawasan mangrove nasional.
"Lahan-lahan ini adalah peluang kedua yang diberikan alam kepada kita. Pemulihan harus dilakukan secara ilmiah, terukur, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama," ujar Menteri Hanif.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, Indonesia memiliki tutupan mangrove seluas 3,44 juta hektare terbesar di dunia dan mencakup 20 persen ekosistem mangrove global.
Namun, Indonesia juga telah kehilangan lebih dari satu juta hektare dalam empat dekade terakhir akibat alih fungsi lahan, pembangunan tak terkendali, dan abrasi. Di Kalimantan Barat sendiri, degradasi mencakup lebih dari 17 ribu hektare, termasuk hilangnya 300 hektare daratan di Kabupaten Mempawah.
Sebagai aksi nyata, KLH/BPLH melakukan penanaman mangrove seluas 8,1 hektare di Mempawah Mangrove Park. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi seluas 61,8 hektare di wilayah tersebut, dalam mencapai target nasional pemulihan 600 ribu hektare hingga 2029 sebagaimana tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
"Hari ini kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan. Mangrove melindungi garis pantai dari abrasi, menyerap karbon biru, menyediakan habitat biodiversitas, serta menjadi sumber ekonomi masyarakat pesisir," kata Hanif.
Komitmen lintas sektor diperkuat dengan kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga ekosistem pesisir.
"Saya memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada masyarakat pesisir, komunitas penggiat lingkungan, pemerintah daerah, TNI/Polri hingga KLH/BPLH. Upaya menjaga ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove adalah investasi bumi di masa depan," katanya.
Menteri Hanif turut memberikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto atas dukungan penanaman 12 juta pohon serta kepada pelaku usaha seperti PT ANTAM yang menjadikan pemulihan pesisir sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Kajian menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove yang baik dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp250 juta per hektare per tahun.
Untuk memperkuat arah kebijakan, KLH/BPLH tengah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) sebagai kompas nasional. RPPEM mencakup strategi kebijakan, pengendalian, pemanfaatan berkelanjutan, penguatan kelembagaan, dan mitigasi iklim melalui pendekatan scenario planning menuju 2045.
Target dalam skenario transformasional tersebut antara lain: peningkatan tutupan mangrove sehat menjadi 3,9 juta hektare, penurunan emisi hingga 43 juta ton CO, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 25 persen.
Pendanaan rehabilitasi ekosistem mangrove akan digerakkan melalui kombinasi dana APBN, investasi swasta, skema blue carbon credit, perdagangan karbon berdasarkan Paris Agreement Article 6.2, dana iklim internasional, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berbasis pesisir.
"Teknologi dan pendanaan penting, tetapi kunci keberhasilan ada pada komunitas lokal. Kita perlu memperkuat kelembagaan desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan memastikan masyarakat pesisir mendapat manfaat langsung dari ekosistem yang lestari," ujar Menteri Hanif.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kesempatan itu menyatakan kesiapan daerahnya mendukung implementasi RPPEM, mengingat pentingnya garis pantai dan mangrove bagi masyarakat pesisir Kalbar.
"Kami siap berkolaborasi agar RPPEM ini segera direalisasikan demi menjaga kelestarian mangrove untuk generasi mendatang," kata Ria Norsan.
Sementara itu, akademisi dari IPB, Sony Trison, menekankan pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan semua pihak dari tahap perencanaan hingga pemantauan untuk menjamin efektivitas pengelolaan mangrove.
"Semua pihak harus terlibat aktif dari perencanaan hingga pemantauan agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir," katanya.
