Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar urusan teknis, melainkan pilar utama pembangunan nasional yang menentukan martabat bangsa.
“Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pangan adalah kekuatan nasional," kata Wamentan dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bali, sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.
Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci membangun sistem ketahanan pangan nasional yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan petani.
"Bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdiri dengan kehormatan,” ujarnya.
Wamentan mengaku kerap menerima puluhan ribu pesan pribadi dari para petani melalui media sosial. Dari percakapan langsung itu, ia menangkap aspirasi para petani mengenai kebutuhan akan benih unggul, air irigasi yang cukup, pupuk tepat waktu, serta harga panen yang stabil.
“Begitu laporan ini sampai ke Presiden, beliau langsung memerintahkan untuk bertindak cepat," tegasnya.
Ia menegaskan pemerintah menambah volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, menyederhanakan mekanisme distribusi, dan bahkan menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen sebagai bentuk dukungan ke perani Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) minimum untuk gabah Rp6.500 per kilogram, serta menugaskan BUMN untuk menyerap hasil panen petani, sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga.
“Tahun ini Indonesia telah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula untuk kebutuhan dalam negeri. Tidak ada lagi impor untuk konsumsi domestik,” tegas Wamentan.
Sudaryono menjelaskan peningkatan produksi pertanian ditempuh melalui dua strategi besar yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.
Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan eksisting melalui benih unggul, pupuk berkualitas, dan perbaikan irigasi. Sementara ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan baru, khususnya di wilayah rawa yang potensial seperti Kalimantan dan Papua.
“Presiden berpikir jauh ke depan. Untuk memberi makan generasi 100 tahun mendatang, kita harus mulai menyiapkan 1,5 hingga 3 juta hektare lahan baru sejak sekarang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamentan menegaskan pertanian adalah keunggulan alami Indonesia. Dengan iklim tropis, tanah subur, dan tenaga kerja yang tangguh, Indonesia berpotensi menjadi produsen utama komoditas unggulan dunia, termasuk kelapa dan produk turunannya.
“Tidak banyak negara yang bisa menanam kelapa seperti Indonesia. Komoditas ini bisa menjadi kekuatan ekspor dan sumber nilai tambah yang besar bagi petani,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wamentan juga menyoroti pentingnya peran auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan tata kelola yang bersih atau good governance.
“Kami di Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap proses audit. Para auditor adalah mitra kami dalam memperbaiki kebijakan dan memastikan program berjalan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa proses audit memiliki nilai strategis sebagai sarana koreksi dalam pelaksanaan program maupun realisasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara, Ketua BPK RI Isma Yatun menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga audit dunia untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik, termasuk di bidang pangan.
Ia juga menekankan peran auditor kini tidak hanya sebatas pengawasan keuangan publik, tetapi juga memberi nilai tambah melalui rekomendasi strategis yang memperkuat kebijakan pemerintah di sektor pangan dan pertanian.
“Auditor berperan penting untuk memastikan kebijakan pangan berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” kata Isma.
