Pontianak (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalbar, Wahyu Hidayat, mengatakan Festival Imigrasi 2025 menjadi refleksi satu tahun berdirinya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus berbenah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat
"Sebelumnya, Imigrasi dan Pemasyarakatan tergabung dalam Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi lembaga mandiri. Melalui festival ini, kami ingin menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan bukan sekadar konsep, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan nyata yang lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau," kata Wahyu di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan, masyarakat dapat melihat langsung berbagai inovasi layanan yang disiapkan, mulai dari layanan percepatan paspor, layanan WNA, coaching clinic, hingga layanan kesehatan dan booth edukasi.
Festival tersebut juga menampilkan berbagai produk karya warga binaan pemasyarakatan dari seluruh Kalimantan Barat, sebagai bagian dari kolaborasi antara bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan.
Wahyu menegaskan, seluruh upaya ini merupakan bukti bahwa Imigrasi Kalbar terus berbenah menghadapi tantangan mobilitas global dan dinamika perbatasan.
"Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan pendekatan yang semakin inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman," tuturnya. tutupnya.
Menurutnya, Festival Imigrasi Tahun 2025 yang digelar di A Yani Mega Mall Pontianak, menjadi panggung penting bagi Imigrasi Kalbar dalam menegaskan komitmennya mewujudkan transformasi kelembagaan serta peningkatan kualitas layanan keimigrasian yang semakin inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, yang mewakili Gubernur Kalbar saat membuka acara tersebut, menyampaikan bahwa Festival Imigrasi 2025 bukan sekadar agenda perayaan, tetapi simbol perubahan besar yang tengah dijalankan institusi Imigrasi.
"Di era globalisasi dan tingginya mobilitas masyarakat, peran Imigrasi menjadi semakin strategis sebagai penjaga gerbang negara, pelayan masyarakat, sekaligus mitra pembangunan. Transformasi yang sedang dilakukan adalah langkah nyata untuk menjawab tantangan tersebut," tuturnya.
Harisson menilai upaya pembenahan layanan semakin relevan bagi Kalbar yang memiliki empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) aktif—Entikong, Badau, Aruk, dan Jagoi Babang—dengan intensitas mobilitas penduduk yang tinggi, baik untuk perdagangan, pendidikan, wisata, maupun hubungan kekeluargaan.
Selain itu, meningkatnya aktivitas internasional melalui pembukaan kembali rute penerbangan Pontianak–Kuching dan Pontianak–Kuala Lumpur telah mendorong lonjakan permohonan paspor di seluruh Kantor Imigrasi se-Kalbar.
"Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya peran Imigrasi sebagai fasilitator mobilitas masyarakat sekaligus penjaga sistem keimigrasian agar tetap aman, tertib, dan responsif," katanya.
Sekda Kalbar juga mengapresiasi langkah Imigrasi Pontianak yang menghadirkan festival di ruang publik sebagai bentuk keterbukaan, edukasi langsung kepada masyarakat, serta pendekatan humanis dalam meningkatkan kepercayaan publik.
"Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat sinergi dengan jajaran Imigrasi dalam menjaga stabilitas perbatasan, mendorong investasi, dan memperkuat diplomasi budaya," katanya.
