Banda Aceh (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mendorong pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pascaterjadinya musibah banjir dan longsor di Aceh beberapa hari terakhir ini.
"Restorasi ekologis dan pemulihan alam harus segera dilakukan pemerintah," kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, di Banda Aceh, Sabtu.
Sebagai informasi, bencana hidrometeorologi baik banjir maupun longsor terjadi sejak 18 November 2025 telah, berdampak pada 16 dari 23 kabupaten/kota se Aceh.
Hingga saat ini, berdasarkan laporan BNPB, musibah di Aceh telah menelan 35 korban jiwa, 25 hilang, dan delapan orang terluka, serta 4.846 keluarga mengungsi. Jumlah angka tersebut kemungkinan bertambah karena masih ada daerah banjir yang terisolir.
Dirinya menyampaikan, bencana hidrometeorologi di Aceh memberikan satu pesan penting, bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia.
Menurutnya, bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif.
Kata dia, banjir berulang ini sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, aktivitas tambang, hingga Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibiarkan.
”Ini bukan musibah alam. Ini bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA. Hutan digunduli, sungai di dangkalkan, bukit dikeruk. Pemerintah harus menghentikan akar bencana,” katanya.
Pantauan WALHI Aceh, kerusakan paling parah terjadi di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di DAS Krueng Peusangan yang berdampak ke hilir, seperti banjir Aceh Utara dan Bireuen.
Begitu juga di sejumlah daerah lainnya, kerusakan DAS dan laju deforestasi secara signifikan akibat ekspansi perkebunan skala besar, konsesi tambang, dan pembalakan liar, hingga terjadi bencana besar seperti ini.
”Begitu juga di sejumlah daerah lainnya, seperti adanya pembukaan jalan baru juga semakin membuka terjadinya deforestasi yang berdampak bencana,” tegasnya.
Hilangnya penyangga ekologis itu, lanjut Shalihin, membuat curah hujan tinggi langsung berubah menjadi limpasan besar. Di sisi lain, sungai-sungai utama juga mengalami sedimentasi berat akibat galian C, menyebabkan alirannya dangkal dan cepat meluap.
“Sungai-sungai kita sudah tidak berfungsi. Sedimentasi ekstrem membuat daya tampungnya runtuh. Begitu hujan deras datang, air langsung melompat ke permukiman,” kata Shalihin.
Selain itu, dalam dua tahun terakhir, WALHI Aceh juga menyoroti aktivitas PETI yang makin tinggi di daerah hulu. Tebing sungai digali, bukit dibelah, dan sungai berubah keruh karena limbah. Hasil pemetaan spasial, 99 persen lokasi PETI berada dalam DAS.
“PETI menghancurkan hulu dan kerusakan DAS dan hutan, jadinya tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir jadi tak terbendung," jelasnya.
Maka dari itu, WALHI berharap pemerintah segera melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pasca terjadinya musibah banjir dan longsor di Aceh tersebut.
"Lalu audit menyeluruh perizinan yang berdampak pada kerusakan hulu dan hutan dan harus diberi ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat mukim dalam tata kelola lingkungan," demikian Ahmad Shalihin.
