Banjarbaru (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan mendukung sepenuhnya agenda nasional di bidang akses keadilan melalui pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) dan pelatihan paralegal yang dilakukan Kementerian Hukum.
"Kami apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif Kemenkum melalui Kanwil Kalsel dalam memperkuat layanan bantuan hukum di daerah," kata dia di Banjarbaru, Selasa.
Gubernur juga menilai penguatan posbankum dan peningkatan kapasitas paralegal sangat strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan peresmian posbankum dan pelatihan paralegal oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 30 Januari 2026 mendatang di Banjarbaru.
"Kami meminta agar seluruh pihak terkait dapat segera melakukan koordinasi lanjutan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem saat audiensi dengan gubernur menegaskan keberadaan posbankum dan pelatihan paralegal merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung perluasan akses keadilan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
