Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengkaji keberadaan sejumlah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perunggasan seiring turunnya harga ayam potong sehingga mengancam keberadaan peternak lokal.
"Kajian ini untuk mencari solusi dari keluhan yang dialami peternak," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Abdul Manaf Mustafa di Pontianak, Kamis,
Menurut dia, bentuk kajian itu diantaranya kuota yang dibolehkan mengingat ada Surat Keputusan Gubernur Kalbar yang mengatur hal tersebut.
"Juga ada aturan bahwa tidak boleh ada monopoli. Betul atau tidak, ada monopoli atau tidak dari perusahaan tertentu," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, kajian tersebut juga akan melihat dari keabsahan izin serta ancaman gangguan lingkungan.
"Tetapi itu semua akan terus dikaji dan hasilnya tentu saja 'win-win solution' bagi semua pihak," kata Abdul Manaf.
Saat ini ada sejumlah perusahaan penanaman modal asing sektor perunggasan yang berinvestasi di Kalbar, Diantaranya Charoen Pokphand dan Malindo.
Mereka ikut memproduksi 'day old chicken' (doc) atau anak ayam. Charoen Pokhhand sendiri dikabarkan mampu menghasilkan lebih dari satu juta doc.
Namun kondisi itu membuat terjadi kelebihan suplai ayam potong. Ketua Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalbar, Sangian Sudjono Anggie mengatakan, banyak peternak yang menolak untuk memelihara doc meski diberi gratis oleh perusahaan besar.
"Harga turun karena kelebihan suplai, sedangkan biaya pakan tinggi. Biaya pakan mencakup 70 persen dari biaya produksi," ujar dia.
Ia melanjutkan, kondisi tersebut akan semakin menyulitkan peternak mengingat harga pakan yang cenderung terus meningkat.
Saat ini tengah terjadi kelebihan produksi ayam potong di Kalbar. Kebutuhan akan ayam potong di Kalbar berkisar dua juta ekor dalam sebulan. Namun, produksi total peternak di Kalbar sudah mencapai 3,5 juta ekor per bulan.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kajian ini untuk mencari solusi dari keluhan yang dialami peternak," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Abdul Manaf Mustafa di Pontianak, Kamis,
Menurut dia, bentuk kajian itu diantaranya kuota yang dibolehkan mengingat ada Surat Keputusan Gubernur Kalbar yang mengatur hal tersebut.
"Juga ada aturan bahwa tidak boleh ada monopoli. Betul atau tidak, ada monopoli atau tidak dari perusahaan tertentu," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, kajian tersebut juga akan melihat dari keabsahan izin serta ancaman gangguan lingkungan.
"Tetapi itu semua akan terus dikaji dan hasilnya tentu saja 'win-win solution' bagi semua pihak," kata Abdul Manaf.
Saat ini ada sejumlah perusahaan penanaman modal asing sektor perunggasan yang berinvestasi di Kalbar, Diantaranya Charoen Pokphand dan Malindo.
Mereka ikut memproduksi 'day old chicken' (doc) atau anak ayam. Charoen Pokhhand sendiri dikabarkan mampu menghasilkan lebih dari satu juta doc.
Namun kondisi itu membuat terjadi kelebihan suplai ayam potong. Ketua Asosiasi Agribisnis Perunggasan Kalbar, Sangian Sudjono Anggie mengatakan, banyak peternak yang menolak untuk memelihara doc meski diberi gratis oleh perusahaan besar.
"Harga turun karena kelebihan suplai, sedangkan biaya pakan tinggi. Biaya pakan mencakup 70 persen dari biaya produksi," ujar dia.
Ia melanjutkan, kondisi tersebut akan semakin menyulitkan peternak mengingat harga pakan yang cenderung terus meningkat.
Saat ini tengah terjadi kelebihan produksi ayam potong di Kalbar. Kebutuhan akan ayam potong di Kalbar berkisar dua juta ekor dalam sebulan. Namun, produksi total peternak di Kalbar sudah mencapai 3,5 juta ekor per bulan.
(T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012