Sungai Raya (Antara Kalbar) - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyayangkan adanya statmen yang disampaikan oleh Usmulyani yang mengaku sebagai Ketua Forum MDGs Kubu Raya, terkait pemberian rapor merah terhadap kinerja SKPD daerah itu.
"Saya sangat prihatin, karena orang yang mengaku pengamat memberikan penilaian seenaknya tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Justru saya melihat penilaian itu adalah hal yang tendensius dan saya berani memastikan bahwa saudara Usmulyani tidak memahami betul kondisi Kubu Raya," kata Muda di Sungai Raya, Minggu.
Muda menyatakan, jika ingin mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah sebaiknya tidak membandingkan antara kota yang sudah lama berdiri dengan daerah yang baru dibentuk.
"Ini yang dibandingkan justru pembangunan Kubu Raya dengan Kota Pontianak, ya jelas berbeda karena sebagai ibu kota provinsi, tentu pembangunan kota Pontianak lebih cepat, terlebih umur kota Pontianak sudah 300 tahun lebih. Jangankan dibandingkan dengan Kubu Raya, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang lebih dahulu dibentuk dari Kubu Raya saja, jelas jauh sekali perbedaannya," tuturnya.
Dia mempertanyakan, dalam melakukan tolak ukur suatu perkembangan daerah, apakah Usmulyani mengetahui bahwa Kubu Raya memiliki luas perairan 40 persen dari wilayah kubu raya dan luasnya wilayahnya 10 kali lebih besar dari kota Pontianak.
"Saya yakin dia tidak pernah mengunjungi kecamatan lainnya di Kubu Raya seperti Batu Ampar, Terentang dan Teluk Pakedai, sheingga bisa menyimpulkan bahwa daerah Kubu Raya yang berkembang hanya Serdam dan Sungai Kakap," kata Muda.
Sebagai bupati pertama Kubu Raya, Muda juga mempertanyakan tentang kapasitas Usmulyani yang bisa menilai rapor SKPD, karena Muda beranggapan Usmulyani sama sekali tidak berkompeten memberikan penilain itu.
"Jadi jangan hanya berani berbicara di koran saja, dan saya minta data konkret mengenai kondisi Kubu Raya dari awal pemekaran hingga sekarang, saya yakin dia tidak punya. Tapi herannya, kok bisa memberikan penilian yang bisa dikatakan asal bunyi saja," kata Muda.
Muda menyarankan, jika Usmulyani ingin memberikan perhatian dan kritikan kepada Kubu Raya, dia justru menyarankan agar yang bersangkutan agar bisa membenahi dulu PT Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak, yang menjadi wilayah kerja dari Usmulyani.
"Saya jelas merasa sangat prihatin karena Angkasa Pura memiliki pejabat yang tidak kompeten dan merambah hal diluar kewenangannya. Sebaiknya fokus saja urus dulu fasilitas dan pelayanan di bandara Supadio yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi jika mengurus bandara saja yang lingkupnya sangat kecil saja sudah tidak becus, jangan coba mengurus lingkup yang lebih besar," kata Muda, dengan nada ketus.
Dia memastikan, pihaknya bukan tidak mau di kritik, justru sebaliknya, sangat terbuka denga kritikan, karena dia yakin, kritikan itu bisa memberikan nilai positif dalam pembangunan.
"Namun, jika kritikan yang dilontarkan tidak mekiliki data dan serampangan, jelas kita tidak bisa terima hal tersebut dan saya juga mempertanyakan, siapa yang mengeluarkan legalitas dia sebagai ketua mdgs kubu raya, karena saya juga tidak pernah tahu tentang forum ini. Saya minta pertanggung jawaban dari Usmulyani tentang komentarnya dimedia tentang raport SKPD dan saya meminta data konkret dari paparannya, jangan asal nilai saja," kata Muda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Saya sangat prihatin, karena orang yang mengaku pengamat memberikan penilaian seenaknya tanpa melihat kenyataan yang sebenarnya. Justru saya melihat penilaian itu adalah hal yang tendensius dan saya berani memastikan bahwa saudara Usmulyani tidak memahami betul kondisi Kubu Raya," kata Muda di Sungai Raya, Minggu.
Muda menyatakan, jika ingin mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah sebaiknya tidak membandingkan antara kota yang sudah lama berdiri dengan daerah yang baru dibentuk.
"Ini yang dibandingkan justru pembangunan Kubu Raya dengan Kota Pontianak, ya jelas berbeda karena sebagai ibu kota provinsi, tentu pembangunan kota Pontianak lebih cepat, terlebih umur kota Pontianak sudah 300 tahun lebih. Jangankan dibandingkan dengan Kubu Raya, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang lebih dahulu dibentuk dari Kubu Raya saja, jelas jauh sekali perbedaannya," tuturnya.
Dia mempertanyakan, dalam melakukan tolak ukur suatu perkembangan daerah, apakah Usmulyani mengetahui bahwa Kubu Raya memiliki luas perairan 40 persen dari wilayah kubu raya dan luasnya wilayahnya 10 kali lebih besar dari kota Pontianak.
"Saya yakin dia tidak pernah mengunjungi kecamatan lainnya di Kubu Raya seperti Batu Ampar, Terentang dan Teluk Pakedai, sheingga bisa menyimpulkan bahwa daerah Kubu Raya yang berkembang hanya Serdam dan Sungai Kakap," kata Muda.
Sebagai bupati pertama Kubu Raya, Muda juga mempertanyakan tentang kapasitas Usmulyani yang bisa menilai rapor SKPD, karena Muda beranggapan Usmulyani sama sekali tidak berkompeten memberikan penilain itu.
"Jadi jangan hanya berani berbicara di koran saja, dan saya minta data konkret mengenai kondisi Kubu Raya dari awal pemekaran hingga sekarang, saya yakin dia tidak punya. Tapi herannya, kok bisa memberikan penilian yang bisa dikatakan asal bunyi saja," kata Muda.
Muda menyarankan, jika Usmulyani ingin memberikan perhatian dan kritikan kepada Kubu Raya, dia justru menyarankan agar yang bersangkutan agar bisa membenahi dulu PT Angkasa Pura II cabang Bandara Supadio Pontianak, yang menjadi wilayah kerja dari Usmulyani.
"Saya jelas merasa sangat prihatin karena Angkasa Pura memiliki pejabat yang tidak kompeten dan merambah hal diluar kewenangannya. Sebaiknya fokus saja urus dulu fasilitas dan pelayanan di bandara Supadio yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi jika mengurus bandara saja yang lingkupnya sangat kecil saja sudah tidak becus, jangan coba mengurus lingkup yang lebih besar," kata Muda, dengan nada ketus.
Dia memastikan, pihaknya bukan tidak mau di kritik, justru sebaliknya, sangat terbuka denga kritikan, karena dia yakin, kritikan itu bisa memberikan nilai positif dalam pembangunan.
"Namun, jika kritikan yang dilontarkan tidak mekiliki data dan serampangan, jelas kita tidak bisa terima hal tersebut dan saya juga mempertanyakan, siapa yang mengeluarkan legalitas dia sebagai ketua mdgs kubu raya, karena saya juga tidak pernah tahu tentang forum ini. Saya minta pertanggung jawaban dari Usmulyani tentang komentarnya dimedia tentang raport SKPD dan saya meminta data konkret dari paparannya, jangan asal nilai saja," kata Muda.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013