Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membantah dirinya akan menghambat jalannya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla seperti yang diberitakan sejumlah media lokal dan nasional.
"Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Hashim dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan hasil wawancaranya dengan "The Wall Street Journal" dan "Reuters" telah dipelintir oleh sejumlah media lokal dan nasional.
Menurut dia, berita-berita yang tersiar di beberapa media lokal dan nasional saat ini sangat jauh berbeda dengan hasil asli wawancaranya dengan media asing, yang dilakukan dalam bahasa Inggris, baik konten maupun konteksnya.
"Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya dan atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah hal yang tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab," tegas Hashim.
Adik kandung Prabowo Subianto ini juga memaparkan, bahwa dalam proses wawancara dengan media asing tersebut dirinya menjawab beberapa pertanyaan terkait sikap dan posisinya maupun KMP terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam proses wawancara tersebut dirinya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Jokowi. Konstruktif yang dimaksud yakni, akan mendukung segala kebijakan yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
"Sedangkan yang bersifat Proaktifnya berarti mengawasi, mengkritik dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang akan mungkin merugikan rakyat, merusak keutuhan NKRI serta yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45 maupun Bhineka Tunggal Ika," papar Hashim.
Kedua hal tersebut, lanjut dia, sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi negara Indonesia dan juga dilakukan oleh parlemen di negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing.
Oleh karena itu, Hashim menilai tindakan memenggal, memanipulasi lalu menyajikannya sebagai berita kepada publik, sangat jauh dari prinsip berintegritas, profesional, berimbang dan menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.
"Kenyataan ini, sangat memprihatinkan karena tidak saja merugikan pihak yang dijadikan korban tetapi merupakan tindakan yang sangat membodohi rakyat dan tidak memberi kontribusi positif apapun bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat," ucap Hashim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pemberitaan tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi maupun Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Hashim dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Ia menyatakan hasil wawancaranya dengan "The Wall Street Journal" dan "Reuters" telah dipelintir oleh sejumlah media lokal dan nasional.
Menurut dia, berita-berita yang tersiar di beberapa media lokal dan nasional saat ini sangat jauh berbeda dengan hasil asli wawancaranya dengan media asing, yang dilakukan dalam bahasa Inggris, baik konten maupun konteksnya.
"Tulisan yang menyimpulkan bahwa saya dan atau KMP akan bertindak menghambat pemerintahan Jokowi adalah hal yang tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab," tegas Hashim.
Adik kandung Prabowo Subianto ini juga memaparkan, bahwa dalam proses wawancara dengan media asing tersebut dirinya menjawab beberapa pertanyaan terkait sikap dan posisinya maupun KMP terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam proses wawancara tersebut dirinya dan KMP akan bersikap konstruktif dan proaktif terhadap pemerintahan Jokowi. Konstruktif yang dimaksud yakni, akan mendukung segala kebijakan yang akan berdampak baik bagi rakyat Indonesia, menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
"Sedangkan yang bersifat Proaktifnya berarti mengawasi, mengkritik dan mengkoreksi kebijakan pemerintah yang akan mungkin merugikan rakyat, merusak keutuhan NKRI serta yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 45 maupun Bhineka Tunggal Ika," papar Hashim.
Kedua hal tersebut, lanjut dia, sesuai dengan fungsi parlemen yang diatur oleh konstitusi negara Indonesia dan juga dilakukan oleh parlemen di negara-negara demokrasi di dunia sesuai dengan sistem mereka masing-masing.
Oleh karena itu, Hashim menilai tindakan memenggal, memanipulasi lalu menyajikannya sebagai berita kepada publik, sangat jauh dari prinsip berintegritas, profesional, berimbang dan menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.
"Kenyataan ini, sangat memprihatinkan karena tidak saja merugikan pihak yang dijadikan korban tetapi merupakan tindakan yang sangat membodohi rakyat dan tidak memberi kontribusi positif apapun bagi bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk bangkit menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat," ucap Hashim.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014