Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pendiri Institut Indonesia Moeda (Instim), Muda Mahendrawan mengajak seluruh kepala desa untuk merealisasikan pengembangan ekonomi kerakyatan yang dituangkan dalam RPJMDes setiap desa.
"Dalam RPJMDes dan RKPDes setiap desa, dimana dalam program kerja yang akan dilaksanakan tahun itu, sebaiknya tidak hanya difokuskan untuk kegiatan fisik. Namun, bagaimana peruntukan anggaran desa dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan," kata Muda di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi kerakyatan sangat penting karena pada hakikat dari otonomi desa yang diberikan pemerintah itu adalah bagaimana elit dan pemerintah desa dapat membuat masyarakatnya hidup mandiri.
Ketika kemandirian warganya terbangun, tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya berdampak pada terpenuhinya hak-hak dasar, seperti berkurangnya angka kemiskinan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dan sebagainya.
"Itulah tujuan dari otonomi desa tersebut," tuturnya.
Yang tidak kalah penting lagi, menurut Muda yang harus disiapkan pemerintah desa menjelang pengucuran anggaran, adalah melakukan pendataan ulang kependudukan. Itu penting dilakukan, sehingga mendapat gambaran tentang kondisi kekinian warganya, mulai dari berapa jumlah warga miskin, anak putus sekolah, jumlah pengangguran, rumah tidak layak huni.
"Data ini menjadi penting, tujuannya agar kebijakan yang akan dilaksanakan desa tepat sasaran," katanya.
Mantan Bupati pertama Kabupaten Kubu Raya itu menuturkan ketika persiapan tersebut telah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pemerintah desa segera mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
"Tahapan-tahapan untuk persiapan itu, harus dilakukan secara transparan, melibatkan seluruh komunitas termasuk perempuan, jangan `kamu lagi kamu lagi`. Sehingga apa program yang akan dilaksanakan memang berangkat dari aspirasi masyarakat," kata Muda.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Dalam RPJMDes dan RKPDes setiap desa, dimana dalam program kerja yang akan dilaksanakan tahun itu, sebaiknya tidak hanya difokuskan untuk kegiatan fisik. Namun, bagaimana peruntukan anggaran desa dapat pula dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan," kata Muda di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi kerakyatan sangat penting karena pada hakikat dari otonomi desa yang diberikan pemerintah itu adalah bagaimana elit dan pemerintah desa dapat membuat masyarakatnya hidup mandiri.
Ketika kemandirian warganya terbangun, tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya berdampak pada terpenuhinya hak-hak dasar, seperti berkurangnya angka kemiskinan, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dan sebagainya.
"Itulah tujuan dari otonomi desa tersebut," tuturnya.
Yang tidak kalah penting lagi, menurut Muda yang harus disiapkan pemerintah desa menjelang pengucuran anggaran, adalah melakukan pendataan ulang kependudukan. Itu penting dilakukan, sehingga mendapat gambaran tentang kondisi kekinian warganya, mulai dari berapa jumlah warga miskin, anak putus sekolah, jumlah pengangguran, rumah tidak layak huni.
"Data ini menjadi penting, tujuannya agar kebijakan yang akan dilaksanakan desa tepat sasaran," katanya.
Mantan Bupati pertama Kabupaten Kubu Raya itu menuturkan ketika persiapan tersebut telah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pemerintah desa segera mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
"Tahapan-tahapan untuk persiapan itu, harus dilakukan secara transparan, melibatkan seluruh komunitas termasuk perempuan, jangan `kamu lagi kamu lagi`. Sehingga apa program yang akan dilaksanakan memang berangkat dari aspirasi masyarakat," kata Muda.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015