Pontianak (Antara Kalbar) - Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Cornelis, membentuk dan melantik para pengurus MADN untuk memaksimalkan peran organisasi tersebut dalam mempertahankan peran dan eksistensi masyarakat Dayak di Indonesia.
"Dibentuknya organisasi yang mewadahi Etnis Dayak di seluruh pulau Kalimantan ini, agar etnis Dayak bersatu dan bisa menunjukan eksistensinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sebagai pemilik sah pulau Kalimantan," kata Cornelis usai melantik pengurus MADN periode 2015-2020 di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta supaya organisasi tersebut tidak dibawa untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu, karena akan terjadi keributan bahkan perpecahan internal di masyarakat Dayak.
Cornelis yang juga Gubernur Kalbar, pada hari yang sama dikukuhkan sebagai Presiden MADN periode 2015-2020.
Setelah dikukuhkan sebagai Presiden MADN, Cornelis melantik kepengurusan MADN periode 2015-2020. Pelantikan itu dihadiri ribuan masyarakat berbagai etnis yang memenuhi Rumah Radakng, Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak.
Terkait MADN, Cornelis menjelaskan, bukan organisasi yang berorientasi keuntungan, kemampuan pengurus diuji, selama enam bulan. Dirinya menargetkan segera membuat kongres yang pertama dalam waktu dekat.
Cornelis meminta masyarakat Dayak secara bersama-sama menjaga independensi organisasi tertinggi di pulau Kalimantan tersebut, sehingga tidak dibawa-bawa untuk kepentingan politik praktis.
"Ini lembaga independen dalam rangka membantu pemerintah untuk percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak. Jangan dibawa-bawa ke politik praktis, melalui organisasi ini bagaimana kita sebagai orang Dayak bisa menjadi tuan di negeri sendiri," tuturnya.
Disamping itu, Cornelis menegaskan orang Dayak harus punya jati diri dan kehormatan. Keberadaan MADN bertujuan menjaga eksistensi budaya, leluhur, adat dan harga diri.
Sehingga tidak bernasib seperti etnik asli di negara lain yang eksistensinya kurang mendapat perhatian.
Mantan Bupati Landak itu mengimbau dalam MADN untuk saling bergotong-royong, dan melepas semua kepentingan politik dan agama.
"Di MADN kita sama, demi membela kepentingan masyarakat adat Dayak," ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan penelusuran antropologi budaya dan antropologi forensik, pulau Kalimantan milik orang Dayak.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Dibentuknya organisasi yang mewadahi Etnis Dayak di seluruh pulau Kalimantan ini, agar etnis Dayak bersatu dan bisa menunjukan eksistensinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sebagai pemilik sah pulau Kalimantan," kata Cornelis usai melantik pengurus MADN periode 2015-2020 di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.
Pada kesempatan itu, dia juga meminta supaya organisasi tersebut tidak dibawa untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu, karena akan terjadi keributan bahkan perpecahan internal di masyarakat Dayak.
Cornelis yang juga Gubernur Kalbar, pada hari yang sama dikukuhkan sebagai Presiden MADN periode 2015-2020.
Setelah dikukuhkan sebagai Presiden MADN, Cornelis melantik kepengurusan MADN periode 2015-2020. Pelantikan itu dihadiri ribuan masyarakat berbagai etnis yang memenuhi Rumah Radakng, Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak.
Terkait MADN, Cornelis menjelaskan, bukan organisasi yang berorientasi keuntungan, kemampuan pengurus diuji, selama enam bulan. Dirinya menargetkan segera membuat kongres yang pertama dalam waktu dekat.
Cornelis meminta masyarakat Dayak secara bersama-sama menjaga independensi organisasi tertinggi di pulau Kalimantan tersebut, sehingga tidak dibawa-bawa untuk kepentingan politik praktis.
"Ini lembaga independen dalam rangka membantu pemerintah untuk percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak. Jangan dibawa-bawa ke politik praktis, melalui organisasi ini bagaimana kita sebagai orang Dayak bisa menjadi tuan di negeri sendiri," tuturnya.
Disamping itu, Cornelis menegaskan orang Dayak harus punya jati diri dan kehormatan. Keberadaan MADN bertujuan menjaga eksistensi budaya, leluhur, adat dan harga diri.
Sehingga tidak bernasib seperti etnik asli di negara lain yang eksistensinya kurang mendapat perhatian.
Mantan Bupati Landak itu mengimbau dalam MADN untuk saling bergotong-royong, dan melepas semua kepentingan politik dan agama.
"Di MADN kita sama, demi membela kepentingan masyarakat adat Dayak," ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan penelusuran antropologi budaya dan antropologi forensik, pulau Kalimantan milik orang Dayak.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016