Putussibau (Antara Kalbar) - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kapuas Hulu tahun ini akan merehabilitasi rumah tak layak huni di 19 lokasi di wilayah itu.
Dalam rehabilitasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,476 miliar melalui dana APBD yang ditangani oleh Disnakertransos di Bidang Sosial.
Staf teknis Bidang Sosial, Disnakertransos Kapuas Hulu, Joni Silaban di Putussibau, Sabtu mengungkapkan, 19 lokasi sasaran rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kapuas Hulu.
Diantaranya Kecamatan Batang Lupar sebanyak 6 lokasi, Kalis 1 lokasi, Putussibau Selatan 2 lokasi, Putussibau Utara 4 lokasi, Badau 2 lokasi, Puring Kencana 1 lokasi, Silat Hulu 1 lokasi, Embaloh Hulu 1 lokasi, sedangkan 1 lokasi lagi akan dipertimbangan dalam penempatannya.
"Jumlah bantuan yang diberikan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut berbeda - beda sesuai kebutuhan, paling sedikit Rp30 juta dan paling banyak Rp200 juta," jelas Joni.
Menurutnya, dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilakukan penunjukan langsung melalui pihak ketiga yang kemudian akan dibelikan langsung sesuai kebutuhan masyarakat yang memerlukan perehaban sesuai lokasi yang ditentukan.
Diakui Joni, pihaknya merasa kewalahan dalam melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni, sebab setiap tahun masing - masing kecamatan mengusulkan ratusan rumah tidak layak huni melalui musrenbang tingkat kecamatan.
"Di Kapuas Hulu masih banyak rumah tidak layak huni, itu terbukti dari usulan masing - masing kecamatan, meskipun demikian dalam penentuan lokasi kami benar - benar melakukan seleksi sesuai kondisi di lapangan," jelas Joni.
Dirinya berharap, anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni ditambah sehingga sejumlah usulan masyarakat dapat
tertampung.
Namun Joni juga menekankan agar masyarakat jangan terlena dengan adanya bantuan dari Pemerintah, yang akan menimbulkan kemalasan.
"Pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun masyarakat juga harus bisa mandiri tanpa harus selalu mengandalkan bantuan dari Pemerintah,apalagi yang berkaitan dengan rehabilitasi rumah," kata Joni.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016