Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, selain menerapkan sistem non-tunai pada 118 desa yang ada di daerah ini, juga memberlakukan hal yang sama pada 20 puskesmas yang ada di setiap kecamatan di kabupaten itu.
"Penerapan sistem non tunai (cashless) di sini tidak hanya dilakukan di 118 desa, karena semua puskesmas yang tersebar di daerah ini sudah lebih dulu menerapkan sistem cashless," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Marijan di Sungai Raya, Minggu.
Dia menjelaskan, selain dilakukan semua Puskesmas, sistem non tunai tunai dengan aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalbar ini juga sudah di lakukan di 129 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 72 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di 9 Kecamatan di Kubu Raya.
Baca juga: 118 desa di Kabupaten Kubu Raya gunakan transaksi non tunai
"Alhamdulillah semuanya sudah mengelola keuangan dengan non tunai, kecuali penggunaan anggaran yang dibawah Rp1 juta, seperti untuk membeli bensin," tuturnya.
Marijan bersyukur, dalam penerapan sistem non tunai, meski terdapat kendala, namun sampai saat ini semua Puskesmas mampu menjalankannya dengan baik dan lancar.
Karena semua anggaran yang dikeluarkan semuanya melalui rekening dan dipastikan sampai kepada pihak yang menerimanya, seperti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas yang dilakukan Kepala Puskesmas, Kepala TU dan staf yang dimaksutan ke masing-masing rekening.
"Namanya juga hal yang baru, jadi ada sedikit persoalan yang dihadapi namun semuanya bisa diatasi dengan baik dan lancar karena yang mengendalikan semua ini ada di Dinas Kesehatan. Terobosan dan inovasi dari bapak Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan ini, tentunya sangat memberikan keamanan dan kenyamn bagi kami untuk mengelola anggaran di Dinas Kesehatan agar lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Baca juga: Dishub Pontianak evaluasi kendala uji coba sistem nontunai feri Siantan
Marijan menuturkan, meski belum di luncurkan, namun semua proses penganggaran di Dinas Kesehatan sudah berbasis elektronik, termasuk pemberian gaji dan honor bagi kader Posyandu, kader lansia dan dukun. Namun Marijan tidak menampik, untuk pemberian honor bagi dukun ada sedikit kendala, karena kebanyakan tanda tangan yang di tulis dukun tidak sama dengan tanda tangan yang ada di KTP, sehingga hal ini di tolak oleh pihak bank.
"Karena tanda tangan yang diberikan dukun ini berbeda dengan KTP, maka pihak bank belum berani untuk mentransfernya. Mengingat pihak bank tidak akan mentransfer dananya jika adanya sedikit perbedaan tanda tangan yang ada di KTP. Kedapannya kita akan coba carikan solusinya dan saat ini sudah berjalan," kata Marijan.
Terpisah, Kepala Puskesmas Sungai Ambawang Octa Sucianto mengaku merasa terbantu dengan penerapan sistem non tunai, bahkan dengan sistem cashless ini juga mempermudah dalam urusan transaksi yang berkaitan dengan anggaran.
"Dengan sistem non tunai ini, kami lebih terarah dan nyaman lagi dalam mengarahkan penganggaran, sehingga langkah ini juga untuk meminalkan penyelewengan anggaran dan tentunya anggaran yang kita gunakanpun akan lebih transparan dan akutabel," katanya.
Baca juga: Implementasi transaksi BBM nontunai semakin dimaksimalkan
Octa menambahkan, karena baru diterapkan pada November 2019 lalu, untuk transaksi berbasis non tunai ini baru pada tahap proses pengeluaran anggaran untuk jasa petugas dan belum sampai pada anggaran belanja.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sistem non tunai ini dilakukan dengan harapan pengelolaan anggaran Di Dinas Kesehatan akan jauh lebih transparan, efektif, cepat dan akuntabel serta memperkecil peluang celah peluang dan penyalahgunaan anggaran.
"Langkah ini sebagai upaya kita untuk memberikan rasa aman bagi Kepala Puskesmas agar terhindar dari kesalahan dan penyalahgunaan serta penyimpangan, sehingga semuanya dapat termonitor dengan Bank," kata Muda.
Baca juga: Bupati Kubu Raya dorong transaksi nontunai bagi desa
Baca juga: Inovasi pengelolaan keuangan desa Kubu Raya akan diadopsi Kementerian Desa
Baca juga: Penerapan transaksi nontunai di SPBU percepat inklusi keuangan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Penerapan sistem non tunai (cashless) di sini tidak hanya dilakukan di 118 desa, karena semua puskesmas yang tersebar di daerah ini sudah lebih dulu menerapkan sistem cashless," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Marijan di Sungai Raya, Minggu.
Dia menjelaskan, selain dilakukan semua Puskesmas, sistem non tunai tunai dengan aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalbar ini juga sudah di lakukan di 129 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 72 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di 9 Kecamatan di Kubu Raya.
Baca juga: 118 desa di Kabupaten Kubu Raya gunakan transaksi non tunai
"Alhamdulillah semuanya sudah mengelola keuangan dengan non tunai, kecuali penggunaan anggaran yang dibawah Rp1 juta, seperti untuk membeli bensin," tuturnya.
Marijan bersyukur, dalam penerapan sistem non tunai, meski terdapat kendala, namun sampai saat ini semua Puskesmas mampu menjalankannya dengan baik dan lancar.
Karena semua anggaran yang dikeluarkan semuanya melalui rekening dan dipastikan sampai kepada pihak yang menerimanya, seperti penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas yang dilakukan Kepala Puskesmas, Kepala TU dan staf yang dimaksutan ke masing-masing rekening.
"Namanya juga hal yang baru, jadi ada sedikit persoalan yang dihadapi namun semuanya bisa diatasi dengan baik dan lancar karena yang mengendalikan semua ini ada di Dinas Kesehatan. Terobosan dan inovasi dari bapak Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan ini, tentunya sangat memberikan keamanan dan kenyamn bagi kami untuk mengelola anggaran di Dinas Kesehatan agar lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Baca juga: Dishub Pontianak evaluasi kendala uji coba sistem nontunai feri Siantan
Marijan menuturkan, meski belum di luncurkan, namun semua proses penganggaran di Dinas Kesehatan sudah berbasis elektronik, termasuk pemberian gaji dan honor bagi kader Posyandu, kader lansia dan dukun. Namun Marijan tidak menampik, untuk pemberian honor bagi dukun ada sedikit kendala, karena kebanyakan tanda tangan yang di tulis dukun tidak sama dengan tanda tangan yang ada di KTP, sehingga hal ini di tolak oleh pihak bank.
"Karena tanda tangan yang diberikan dukun ini berbeda dengan KTP, maka pihak bank belum berani untuk mentransfernya. Mengingat pihak bank tidak akan mentransfer dananya jika adanya sedikit perbedaan tanda tangan yang ada di KTP. Kedapannya kita akan coba carikan solusinya dan saat ini sudah berjalan," kata Marijan.
Terpisah, Kepala Puskesmas Sungai Ambawang Octa Sucianto mengaku merasa terbantu dengan penerapan sistem non tunai, bahkan dengan sistem cashless ini juga mempermudah dalam urusan transaksi yang berkaitan dengan anggaran.
"Dengan sistem non tunai ini, kami lebih terarah dan nyaman lagi dalam mengarahkan penganggaran, sehingga langkah ini juga untuk meminalkan penyelewengan anggaran dan tentunya anggaran yang kita gunakanpun akan lebih transparan dan akutabel," katanya.
Baca juga: Implementasi transaksi BBM nontunai semakin dimaksimalkan
Octa menambahkan, karena baru diterapkan pada November 2019 lalu, untuk transaksi berbasis non tunai ini baru pada tahap proses pengeluaran anggaran untuk jasa petugas dan belum sampai pada anggaran belanja.
Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, sistem non tunai ini dilakukan dengan harapan pengelolaan anggaran Di Dinas Kesehatan akan jauh lebih transparan, efektif, cepat dan akuntabel serta memperkecil peluang celah peluang dan penyalahgunaan anggaran.
"Langkah ini sebagai upaya kita untuk memberikan rasa aman bagi Kepala Puskesmas agar terhindar dari kesalahan dan penyalahgunaan serta penyimpangan, sehingga semuanya dapat termonitor dengan Bank," kata Muda.
Baca juga: Bupati Kubu Raya dorong transaksi nontunai bagi desa
Baca juga: Inovasi pengelolaan keuangan desa Kubu Raya akan diadopsi Kementerian Desa
Baca juga: Penerapan transaksi nontunai di SPBU percepat inklusi keuangan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020