Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, M Munsif mengatakan bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses pangan yang cukup, terjangkau dan aman sehingga penting bagi kepala daerah menyiapkan stok cadangan pangan.
"Bahkan di tengah situasi darurat sekalipun misalnya saat ada bencana alam, banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, gagal panen karena wabah hama dan penyakit, gejolak harga dan lainnya," ujarnya saat di Pontianak, Senin.
Pada momen Pilkada 2020, rakyat tentu perlu memilih calon pimpinan kepala daerah yang berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan antara lain tercermin dari dukungan untuk perkuat cadangan pangan daerah.
"Penting kepala daerah untuk menyiapkan stok pangan daerah," katanya.
Terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menurutnya dibiayai APBN dan disimpan di Buloq. Teknis penggunaannya dalam ranah Kemensos dan Dinsos provinsi serta masing - masing kabupaten atau kota sebagai diatur dalam Permensos 22 tahun 2019.
Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap kabupaten atau kota berhak atas CBP berupa beras yang disimpan di Bulog terdekat sebanyak 100 ton/ tahun untuk mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban di saat atau pasca terjadi bencana alam seperti banjir.
"Saat bencana 400 gram per jiwa korban selama maksimal 14 hari dengan syarat bencana alam berstatus darurat bencana yg ditetapkan oleh masing - masing kepala daerahnya," katanya.
Ia menambahkan bila kondisi bukan darurat bencana di tingkat provinsi maka kepala daerah masih punya peluang minta bantuan ke gubernur melalui surat resmi bantuan tambahan cadangan pangan pemerintah provinsi yang dikelola dinas pangan.
Bila ekskalasi banjir meningkat, masing - masing kepala daerah bisa terbitkan status tanggap darurat yang berlaku surut. Dengan status darurat tersebut melalui koordinasi dengan dinas sosial kabupaten setempat, kepala daerah bisa menyurati resmi kepala Bulog untuk mengeluarkan CBP dari APBN 100 ton per kabupaten atau kota per tahun dengan gratis untuk logistik bantuan beras ke warga korban maksimal 14 hari dengan 400 gram per jiwa dengan biaya angkut menjadi tanggung jawab masing - masing kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Permensos 22 / 2019.
"Dengan stok cadangan pangan yang kuat dan siaga, tiap kepala daerah yang bersangkutan bisa leluasa merespon dengan cepat tiap kejadian bencana di awal sekalipun. Dengan menggunakan cadangan pangan daerahnya untuk membantu para warga korban banjir"kata dia.
Bila keadaan darurat dalam 14 hari tersebut, CBP 100 ton kabupaten atau kota habis kepala daerah bisa bersurat resmi ke gubernur untuk minta tambahan logistik bantuan CBP provinsi di Bulog 200 ton per tahun sepanjang gubernur menerbitkan status darurat bencana.
"Gubernur bisa menerbitkan status darurat bencana juga minimal ada dua kabupaten yang sudah berstatus bencana," katanya.
Saat ini di Kalbar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan pada awal tahun memiliki sisa stok tahun 2019 sebanyak 254 ton beras atau 56 persen dari volume cadangan pangan yang diamanatkan pusat.
"Stok beras per hari ini turun menjadi 94 ton, artinya 163 ton atau 64 persennya telah disalurkan ke berbagai kabupaten sejak Januari - September 2020 yang tengah mengalami bencana alam banjir dan kepala daerahnya membutuhkan bantuan Gubernur untuk membantu mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban yang terdampak bencana," katanya.
Menurutnya selama sembilan bulan terakhir beberapa kabupaten atau kota di Kalbar mendapatkan dukungan bantuan beras dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Daerah yang telah mendapat dukungan bantuan beras dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kalbar yakni Sambas, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kubu Raya, Singkawang dan Ketapang.
"Terbaru kita menyerahkan bantuan 5 ton beras cadangan Pangan Provinsi Kalbar untuk 1.000 KK korban banjir di wilayah Kabupaten Ketapang pada Rabu 20 September 2020 dan di Kabupaten Landak dengan jumlah yang sama pada 2 Oktober 2020," katanya.
Saat ini ada beberapa kabupaten yang stok cadangan pangannya bahkan nol. Hal itu karena memang baru saja menghadapi bencana banjir dan lainnya. Daerah tersebut yakni Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi dan termasuk Kota Singkawang.
Baca juga: Kalbar perkuat cadangan pangan antisipasi dampak bencana alam
Baca juga: Penyaluran bantuan benih pangan saat pandemi COVID-19 tetap lancar
Baca juga: Karolin dorong masyarakat tanam sayuran di pekarangan rumah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Bahkan di tengah situasi darurat sekalipun misalnya saat ada bencana alam, banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, gagal panen karena wabah hama dan penyakit, gejolak harga dan lainnya," ujarnya saat di Pontianak, Senin.
Pada momen Pilkada 2020, rakyat tentu perlu memilih calon pimpinan kepala daerah yang berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan antara lain tercermin dari dukungan untuk perkuat cadangan pangan daerah.
"Penting kepala daerah untuk menyiapkan stok pangan daerah," katanya.
Terkait Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menurutnya dibiayai APBN dan disimpan di Buloq. Teknis penggunaannya dalam ranah Kemensos dan Dinsos provinsi serta masing - masing kabupaten atau kota sebagai diatur dalam Permensos 22 tahun 2019.
Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap kabupaten atau kota berhak atas CBP berupa beras yang disimpan di Bulog terdekat sebanyak 100 ton/ tahun untuk mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban di saat atau pasca terjadi bencana alam seperti banjir.
"Saat bencana 400 gram per jiwa korban selama maksimal 14 hari dengan syarat bencana alam berstatus darurat bencana yg ditetapkan oleh masing - masing kepala daerahnya," katanya.
Ia menambahkan bila kondisi bukan darurat bencana di tingkat provinsi maka kepala daerah masih punya peluang minta bantuan ke gubernur melalui surat resmi bantuan tambahan cadangan pangan pemerintah provinsi yang dikelola dinas pangan.
Bila ekskalasi banjir meningkat, masing - masing kepala daerah bisa terbitkan status tanggap darurat yang berlaku surut. Dengan status darurat tersebut melalui koordinasi dengan dinas sosial kabupaten setempat, kepala daerah bisa menyurati resmi kepala Bulog untuk mengeluarkan CBP dari APBN 100 ton per kabupaten atau kota per tahun dengan gratis untuk logistik bantuan beras ke warga korban maksimal 14 hari dengan 400 gram per jiwa dengan biaya angkut menjadi tanggung jawab masing - masing kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Permensos 22 / 2019.
"Dengan stok cadangan pangan yang kuat dan siaga, tiap kepala daerah yang bersangkutan bisa leluasa merespon dengan cepat tiap kejadian bencana di awal sekalipun. Dengan menggunakan cadangan pangan daerahnya untuk membantu para warga korban banjir"kata dia.
Bila keadaan darurat dalam 14 hari tersebut, CBP 100 ton kabupaten atau kota habis kepala daerah bisa bersurat resmi ke gubernur untuk minta tambahan logistik bantuan CBP provinsi di Bulog 200 ton per tahun sepanjang gubernur menerbitkan status darurat bencana.
"Gubernur bisa menerbitkan status darurat bencana juga minimal ada dua kabupaten yang sudah berstatus bencana," katanya.
Saat ini di Kalbar Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan pada awal tahun memiliki sisa stok tahun 2019 sebanyak 254 ton beras atau 56 persen dari volume cadangan pangan yang diamanatkan pusat.
"Stok beras per hari ini turun menjadi 94 ton, artinya 163 ton atau 64 persennya telah disalurkan ke berbagai kabupaten sejak Januari - September 2020 yang tengah mengalami bencana alam banjir dan kepala daerahnya membutuhkan bantuan Gubernur untuk membantu mengatasi kondisi rawan pangan pada warga korban yang terdampak bencana," katanya.
Menurutnya selama sembilan bulan terakhir beberapa kabupaten atau kota di Kalbar mendapatkan dukungan bantuan beras dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Daerah yang telah mendapat dukungan bantuan beras dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi Kalbar yakni Sambas, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kubu Raya, Singkawang dan Ketapang.
"Terbaru kita menyerahkan bantuan 5 ton beras cadangan Pangan Provinsi Kalbar untuk 1.000 KK korban banjir di wilayah Kabupaten Ketapang pada Rabu 20 September 2020 dan di Kabupaten Landak dengan jumlah yang sama pada 2 Oktober 2020," katanya.
Saat ini ada beberapa kabupaten yang stok cadangan pangannya bahkan nol. Hal itu karena memang baru saja menghadapi bencana banjir dan lainnya. Daerah tersebut yakni Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi dan termasuk Kota Singkawang.
Baca juga: Kalbar perkuat cadangan pangan antisipasi dampak bencana alam
Baca juga: Penyaluran bantuan benih pangan saat pandemi COVID-19 tetap lancar
Baca juga: Karolin dorong masyarakat tanam sayuran di pekarangan rumah
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020