Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Prof Eddy Suratman menilai sudah saatnya Provinsi Kalbar mendorong pertumbuhan ekonomi, yang jangan hanya fokus ke kekayaan sumber daya alam (SDA), melainkan juga mengarah ke sektor industri.
"Kalbar jangan terlalu cepat puas hanya dengan mengandalkan kekayaan SDA seperti CPO, tambang, dan lainnya, karena pertumbuhan ekonomi di 2022 baru 5,01 persen secara tahunan (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,31 persen yoy. Padahal, sesuai hasil perhitungan, seharusnya tumbuh di atas 5,5 persen," ujarnya di Pontianak, Kalbar, Kamis.
Ia mengatakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), juga memberi target kepada Provinsi Kalbar bisa tumbuh di angka 5,5 persen pada 2023 dan 2024.
Untuk mencapai realisasi pertumbuhan ekonomi, menurut dia, haruslah memanfaatkan bonus demokrasi dan fokus kepada sektor kunci yakni industri.
"Kalbar diperkirakan akan mencapai bonus demografi pada 2025 dan terus berlanjut pada tahun 2030," kata guru besar tersebut.
Eddy juga menjelaskan sektor industri pengolahan di Provinsi Kalbar dalam 10 tahun terakhir masih stagnan di angka 16 persen kontribusinya dalam ekonomi Kalbar.
"Kondisi ini juga sama dialami secara nasional dan bahkan cenderung turun. Begitu beberapa provinsi lainnya. Oleh karena itu, sudah saatnya industrialisasi digalakkan kembali karena ada nilai tambah, sehingga ada akselerasi pembangunan," ucap dia.
Berkaitan bonus demokrasi dan mengagas industrialisasi di Kalbar, lanjutnya, komponen SDM berkualitas harus sudah disiapkan dan pekerja profesional harus sudah dihadirkan.
"Untuk industrialisasi sebenarnya tidak mesti sarjana atau orang yang hebat betul. Di industri juga butuh dan porsinya yang cukup besar adalah tenaga kerja tamatan SMA ke bawah. Namun, perlu dilatih saja. Kemudian, pemda berkomunikasi dengan investor, kebutuhan pekerja apa yang perlu disiapkan," jelasnya.
Untuk industrialisasi, menurut Eddy, ada berapa hal harus diperhatikan yakni infrastruktur seperti air bersih, jalan, jembatan, dan listrik. Kemudian, birokrasi atau tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang memudahkan investor masuk dan lainnya.
"Juga, sangat penting faktor keamanan harus dihadirkan. Hal itu menjadi jaminan dan kenyamanan berinvestasi. Pengusaha butuh keamanan," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kalbar jangan terlalu cepat puas hanya dengan mengandalkan kekayaan SDA seperti CPO, tambang, dan lainnya, karena pertumbuhan ekonomi di 2022 baru 5,01 persen secara tahunan (yoy) atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,31 persen yoy. Padahal, sesuai hasil perhitungan, seharusnya tumbuh di atas 5,5 persen," ujarnya di Pontianak, Kalbar, Kamis.
Ia mengatakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), juga memberi target kepada Provinsi Kalbar bisa tumbuh di angka 5,5 persen pada 2023 dan 2024.
Untuk mencapai realisasi pertumbuhan ekonomi, menurut dia, haruslah memanfaatkan bonus demokrasi dan fokus kepada sektor kunci yakni industri.
"Kalbar diperkirakan akan mencapai bonus demografi pada 2025 dan terus berlanjut pada tahun 2030," kata guru besar tersebut.
Eddy juga menjelaskan sektor industri pengolahan di Provinsi Kalbar dalam 10 tahun terakhir masih stagnan di angka 16 persen kontribusinya dalam ekonomi Kalbar.
"Kondisi ini juga sama dialami secara nasional dan bahkan cenderung turun. Begitu beberapa provinsi lainnya. Oleh karena itu, sudah saatnya industrialisasi digalakkan kembali karena ada nilai tambah, sehingga ada akselerasi pembangunan," ucap dia.
Berkaitan bonus demokrasi dan mengagas industrialisasi di Kalbar, lanjutnya, komponen SDM berkualitas harus sudah disiapkan dan pekerja profesional harus sudah dihadirkan.
"Untuk industrialisasi sebenarnya tidak mesti sarjana atau orang yang hebat betul. Di industri juga butuh dan porsinya yang cukup besar adalah tenaga kerja tamatan SMA ke bawah. Namun, perlu dilatih saja. Kemudian, pemda berkomunikasi dengan investor, kebutuhan pekerja apa yang perlu disiapkan," jelasnya.
Untuk industrialisasi, menurut Eddy, ada berapa hal harus diperhatikan yakni infrastruktur seperti air bersih, jalan, jembatan, dan listrik. Kemudian, birokrasi atau tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang memudahkan investor masuk dan lainnya.
"Juga, sangat penting faktor keamanan harus dihadirkan. Hal itu menjadi jaminan dan kenyamanan berinvestasi. Pengusaha butuh keamanan," jelas dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023