Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan pihaknya menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan laju inflasi di daerah itu sesuai dengan Peta Jalan TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dijalankan untuk tahun 2023.
"Kami juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4 K (Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalimantan Barat," kata Harisson pada kegiatan Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia menambahkan berdasarkan Peta Jalan TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung Strategi 4K pengendalian inflasi sebesar Rp538 miliar.
Jumlah itu dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar Rp5,6 miliar, Strategi Ketersediaan Pasokan Rp26,8 miliar, Strategi Kelancaran Distribusi Rp502 miliar dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar 3,8 miliar.
Harisson mengatakan dengan diselenggarakannya High Level Meeting menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada Jumat ini sebagai media koordinasi tertinggi Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditas bergejolak agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1 persen.
"Tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan, artinya, kita juga harus lebih masif dan sampai saat ini akhir November 2023, telah terlaksana 112 Kali Operasi Pasar dan 38 Kali Gerakan Pasar Murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Kalbar) dibiayai Rp6,8 miliar untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen.
Cabai rawit siap panen ini tersebar di beberapa wilayah Kalbar di antaranya Kabupaten Mempawah (32 ribu), Kabupaten Sanggau (1,5 ribu), Kabupaten Landak (12 ribu), Kabupaten Kubu Raya (48,15 ribu), Kota Singkawang (32 ribu), Kota Pontianak (12 ribu) serta Kabupaten Bengkayang (4 hektare).
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data Indeks Perkembangan Harga (IPD) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional dan menemukan bahwa frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir periode Agustus-November disumbang oleh tiga komoditas.utama yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit.
Sedangkan frekuensi Wilayah Kabupaten/Kota dengan angka IPH Tertinggi, berurutan yakni Kabupaten Sambas, Melawi dan Kubu Raya.
"Saya berharap TPID Provinsi terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar," kata Harisson.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Kami juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menajamkan strategi implementasi dengan 4 K (Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), sekaligus wadah silaturahmi TPID se-Kalimantan Barat," kata Harisson pada kegiatan Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia menambahkan berdasarkan Peta Jalan TPID Nomor 58/EKON/2022 tanggal 6 Januari 2022, untuk tahun 2023, APBD Provinsi Kalimantan Barat telah menggelontorkan pembiayaan langsung dan tidak langsung Strategi 4K pengendalian inflasi sebesar Rp538 miliar.
Jumlah itu dengan rincian, Strategi Keterjangkauan Harga sebesar Rp5,6 miliar, Strategi Ketersediaan Pasokan Rp26,8 miliar, Strategi Kelancaran Distribusi Rp502 miliar dan Strategi Komunikasi Efektif sebesar 3,8 miliar.
Harisson mengatakan dengan diselenggarakannya High Level Meeting menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada Jumat ini sebagai media koordinasi tertinggi Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyepakati kebijakan bersama antisipasi komoditas bergejolak agar menjaga laju angka inflasi tetap berada di rentang 3±1 persen.
"Tidak hanya dari sisi penganggaran saja yang kita lakukan, artinya, kita juga harus lebih masif dan sampai saat ini akhir November 2023, telah terlaksana 112 Kali Operasi Pasar dan 38 Kali Gerakan Pasar Murah, serta melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dana Pokir DPRD Kalbar) dibiayai Rp6,8 miliar untuk pemberian 136.750 batang/polybag cabai rawit siap panen.
Cabai rawit siap panen ini tersebar di beberapa wilayah Kalbar di antaranya Kabupaten Mempawah (32 ribu), Kabupaten Sanggau (1,5 ribu), Kabupaten Landak (12 ribu), Kabupaten Kubu Raya (48,15 ribu), Kota Singkawang (32 ribu), Kota Pontianak (12 ribu) serta Kabupaten Bengkayang (4 hektare).
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga meminta kepada TPID Provinsi mengidentifikasi Data Indeks Perkembangan Harga (IPD) yang dirilis BPS setiap minggunya secara nasional dan menemukan bahwa frekuensi komoditas dengan andil perubahan harga terbesar yang sering muncul per 3 bulan terakhir periode Agustus-November disumbang oleh tiga komoditas.utama yakni beras, daging ayam ras dan cabai rawit.
Sedangkan frekuensi Wilayah Kabupaten/Kota dengan angka IPH Tertinggi, berurutan yakni Kabupaten Sambas, Melawi dan Kubu Raya.
"Saya berharap TPID Provinsi terus meningkatkan sinergi, menguatkan koordinasi antar TPID Kab/Kota dan pemangku kepentingan terkait lainnya, melakukan strategi atau langkah-langkah efektif untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kalbar," kata Harisson.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023