Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan dengan melakukan optimalisasi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalbar.
"Semua unsur pemerintahan perlu menyatukan persepsi dan meningkatkan komitmen dalam optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien," kata Pj. Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Rabu.
Langkah itu diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah di Kalimantan Barat.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dirinya menekankan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi.
Harisson juga menggarisbawahi perlunya mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
"Peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal penting. Untuk itu, peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui mekanisme yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga menghasilkan barang/jasa sesuai standar kualitas dan spesifikasi teknis," tuturnya.
Diketahui, pada Triwulan IV 2023 ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,90 persen secara year-on-year (y-o-y) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.
Sedangkan pada Triwulan I 2024, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,98 persen secara year-on-year (y-o-y).
Dengan adanya persamaan persepsi dari semua pemangku kepentingan di Kalbar, diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Untuk itu, Harisson menekankan pentingnya penguatan kelembagaan UKPBJ yang didukung SDM profesional agar UKPBJ semakin profesional, independen, dan bebas dari intervensi.
"Penguatan kelembagaan pengadaan barang/jasa yang didukung oleh SDM profesional dan memadai diharapkan menjadikan UKPBJ lebih profesional, independen, serta terhindar dari intervensi pihak manapun," katanya .
Dirinya juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Beliau mendorong lebih banyak UKPBJ mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) sebagai landasan awal menuju pusat keunggulan pengadaan.
"Saat ini, UKPBJ yang telah mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) baru meliputi UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, UKPBJ Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan UKPBJ Pemerintah Kota Singkawang," ucapnya.
Harisson mengajak kabupaten/kota lainnya untuk berupaya maksimal mendorong UKPBJ masing-masing agar segera memenuhi target Kematangan Level 3 (Pro Aktif).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Semua unsur pemerintahan perlu menyatukan persepsi dan meningkatkan komitmen dalam optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien," kata Pj. Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Rabu.
Langkah itu diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah di Kalimantan Barat.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dirinya menekankan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi.
Harisson juga menggarisbawahi perlunya mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi.
"Peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal penting. Untuk itu, peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui mekanisme yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga menghasilkan barang/jasa sesuai standar kualitas dan spesifikasi teknis," tuturnya.
Diketahui, pada Triwulan IV 2023 ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,90 persen secara year-on-year (y-o-y) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.
Sedangkan pada Triwulan I 2024, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 4,98 persen secara year-on-year (y-o-y).
Dengan adanya persamaan persepsi dari semua pemangku kepentingan di Kalbar, diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Untuk itu, Harisson menekankan pentingnya penguatan kelembagaan UKPBJ yang didukung SDM profesional agar UKPBJ semakin profesional, independen, dan bebas dari intervensi.
"Penguatan kelembagaan pengadaan barang/jasa yang didukung oleh SDM profesional dan memadai diharapkan menjadikan UKPBJ lebih profesional, independen, serta terhindar dari intervensi pihak manapun," katanya .
Dirinya juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Beliau mendorong lebih banyak UKPBJ mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) sebagai landasan awal menuju pusat keunggulan pengadaan.
"Saat ini, UKPBJ yang telah mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) baru meliputi UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, UKPBJ Pemerintah Kabupaten Sanggau, dan UKPBJ Pemerintah Kota Singkawang," ucapnya.
Harisson mengajak kabupaten/kota lainnya untuk berupaya maksimal mendorong UKPBJ masing-masing agar segera memenuhi target Kematangan Level 3 (Pro Aktif).
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024