Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah signifikan untuk mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan manajemen risiko.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh perangkat daerah," kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Selasa.
Harisson menekankan pentingnya penerapan SPIP untuk memastikan agenda yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Untuk mewujudkan SPIP yang kuat dan efektif, unsur-unsur SPIP seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan harus diterapkan secara terintegrasi," tuturnya.
Pelaksanaan SPIP yang berkelanjutan, menurut Harisson, bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan pemerintah yang andal, kegiatan yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan.
"Pada akhirnya, hal ini dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," tuturnya.
Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPIP Terintegrasi memerlukan komitmen dari seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Saya tegaskan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah bahwa penyelenggaraan SPIP adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko yang mendukung pencapaian tujuan, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah masing-masing," katanya.
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Kalimantan Barat pada tahun 2023 menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki.
"Salah satunya adalah penguatan manajemen risiko, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang belum mengelola risiko kecurangan, belum tersusunnya manajemen risiko tingkat pemerintah daerah, dan masih ada perangkat daerah yang belum melakukan pengelolaan risiko pada tingkat strategis maupun operasionalnya," kata Harisson.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Kalimantan Barat atau perwakilan mereka.
Harisson berharap bahwa melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah dapat lebih memahami pentingnya integrasi SPIP dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya tata kelola yang lebih baik dan efisien.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh perangkat daerah," kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Selasa.
Harisson menekankan pentingnya penerapan SPIP untuk memastikan agenda yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Untuk mewujudkan SPIP yang kuat dan efektif, unsur-unsur SPIP seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan harus diterapkan secara terintegrasi," tuturnya.
Pelaksanaan SPIP yang berkelanjutan, menurut Harisson, bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan pemerintah yang andal, kegiatan yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan.
"Pada akhirnya, hal ini dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," tuturnya.
Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPIP Terintegrasi memerlukan komitmen dari seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
"Saya tegaskan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah bahwa penyelenggaraan SPIP adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko yang mendukung pencapaian tujuan, baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah masing-masing," katanya.
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Kalimantan Barat pada tahun 2023 menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki.
"Salah satunya adalah penguatan manajemen risiko, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang belum mengelola risiko kecurangan, belum tersusunnya manajemen risiko tingkat pemerintah daerah, dan masih ada perangkat daerah yang belum melakukan pengelolaan risiko pada tingkat strategis maupun operasionalnya," kata Harisson.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah Kalimantan Barat atau perwakilan mereka.
Harisson berharap bahwa melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah dapat lebih memahami pentingnya integrasi SPIP dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya tata kelola yang lebih baik dan efisien.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024