Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Komisi V DPR RI menggelar diskusi intensif membahas rencana percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Barat, termasuk rencana pembangunan duplikasi jembatan Kapuas II dan jalan tol di Kalbar.
"Hari ini kami melakukan kunjungan kerja kerja di Kalbar dengan melibatkan berbagai mitra kerja Komisi V, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas. Agenda ini tidak hanya membahas capaian pembangunan, tetapi juga diakhiri dengan kunjungan lapangan untuk memantau kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat," kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Sungai Raya, Sabtu.
Lasarus menegaskan pentingnya infrastruktur yang baik untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu pihaknya akan mengkaji usulan Pemprov Kalbar, termasuk pembangunan jembatan baru atau duplikasi Jembatan Kapuas II untuk mengatasi kemacetan.
Lasarus juga menyebutkan perlunya peningkatan konektivitas jalan tol dari Jembatan Kapuas II menuju Tugu Alianyang agar lebih optimal. Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi pelabuhan Dwikora yang terletak di tengah kota, karena dampaknya pada arus bongkar muat dan pendangkalan sungai.
Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mendukung program strategis di Kalimantan Barat, mengingat provinsi ini berperan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ketersediaan infrastruktur yang baik adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Lasarus.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Kalbar Harisson melaporkan langkah antisipasi pemerintah daerah untuk menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Langkah tersebut meliputi koordinasi lintas lembaga, ketersediaan barang pokok, dan kesiapan layanan publik guna menjamin kelancaran transportasi dan keamanan masyarakat.
"Kami memastikan sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pihak swasta agar situasi tetap aman dan nyaman bagi masyarakat selama libur panjang," kata Harisson.
Harisson memaparkan kondisi terkini jalan dan jembatan di Kalimantan Barat. Dari total panjang 1.530,4 km jalan provinsi, 61,60 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 38,41 persen membutuhkan perbaikan. Sementara itu, dari 1.144 unit jembatan, sebanyak 943 unit (82,43 persen) masih berupa struktur kayu yang kondisinya rusak ringan hingga berat.
"Program prioritas kami adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pengembangan kawasan ekonomi strategis. Kami juga fokus pada sektor pariwisata yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana," tuturnya.
Ia mengapresiasi upaya Komisi V DPR RI dalam menangani jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan berharap dukungan berkelanjutan untuk percepatan pembangunan.
Harisson berharap kunjungan kerja ini menghasilkan solusi konkret untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. "Program pembangunan daerah yang didukung APBN dan APBD memerlukan dukungan penuh dari DPR RI dan kementerian terkait," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024