Wantimpres: Pemerintah Harus Tuntaskan Mediasi Kasus Sampang

Jakarta (ANTARA Kalbar) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan mengharapkan  pemerintah terus aktif untuk memediasi penyelesaian secara tuntas kasus Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Pemerintah harus lebih aktif dan harus memediasi. Pemerintah harus melayani masyarakat Sampang, dengan memberikan dokumen-dokumen, juga pelayanan tentang pendidikan, ternyata ini belum dilakukan," katanya Jakarta, Rabu, seusai menerima LBH Universalia yang melaporkan penanganan penyelesaian kasus Syiah di Sampang tersebut.

Ketua Dewan Pembina Yayasan LBH Universalia Mujtahid Hashem mengatakan para pengungsi Syiah di Sampang sampai saat ini masih merasakan penderitaan.

Hingga enam bulan ini, kata dia, pengungsi masih berada di GOR Sampang.

Sementara kondisi tanggap daraurat yang ditetapkan Pemda telah berakhir. Akibatnya para pengungsi tidak mendapatkan pelayanan kemanusiaan.

Anak-anak di pengungsian dilaporkan tidak bisa bersekolah, surat-surat dokumentasi diri seperti KTP dan surat nikah yang terbakar juga sulit untuk diurus kembali, sehingga banyak yang tidak memilikinya.

"Pemda setempat belum memberikan ganti identitas pribadi bagi mereka, tapi waktu pemiliu mereka disuruh nyoblos. Bahkan airpun mereka harus beli sendiri, karena tidak ada bujet dari Pemda. Ini masalah kemanusiaan secara serius," katanya.

Ia menambahkan, relokasi pengungsi bukanlah solusi, sebab mereka tidak berkeinginan untuk pindah. Sementara bila mereka kembali ke kampungnya, dipaksa pindah keyakinan.

"Ini melanggar HAM dan kami masih sama, pengungsi harus pulang dan pemerintah memberikan jaminan untuk masyarakat sampang," katanya.

(T.M041)