Mendikbud Bentuk Tim Buktikan Kebocoran Soal UN

Surabaya (Antara Kalbar) - Mendikbud Mohammad Nuh meragukan soal ujian nasional (UN) dengan 20-30 model akan bocor, namun pihaknya tetap membentuk tim untuk membuktikan benar-tidaknya ada kebocoran soal UN 2013 itu.

"Kunci jawaban UN beredar itu nggak apa-apa, asalkan bukan soal UN yang beredar. Kalau soalnya itu sulit (bocor), saya meragukan, karena kunci jawaban juga belum diserahkan, tapi tim akan tetap jalan untuk membuktikan," katanya di Surabaya, Sabtu.

Dalam konperensi pers setelah membuka diskusi panel bertajuk "Profil Dokter Gigi Indonesia yang Holistik dan Membumi" yang diselenggarakan FKG Unair Surabaya dalam rangka Lustrum XVII, ia menjelaskan soal UN itu sulit bocor, karena ada 30 tipe.

"Ke-30 tipe soal itu pun kami ambil 20 tipe soal untuk diujikan, jadi 20 tipe soal apa yang diambil dari 30 tipe soal itu tidak diketahui, karena itu saya meragukan kalau bocor. Kalau kunci jawaban saja yang beredar itu spekulatif," katanya.

Namun, katanya, tim Kemdikbud akan tetap berjalan untuk membuktikan.

"Tim Kemdikbud sudah menerima beberapa kunci jawaban yang bocor, lalu tim akan mengecek bocornya dimana dan sumbernya ada dimana," katanya.

Ditanya soal pandangan bahwa tipe soal yang mencapai 20-30 macam itu menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah kepada para pelajar, mantan Rektor ITS Surabaya itu menyatakan pandangan itu tidak tepat.

"Kalau soal dibuat 20-30 model itu bukan berarti kami nggak percaya kepada pelajar, maksud dan tujuannya bukan itu, tapi kami bertujuan melatih pelajar untuk fokus," katanya.

Mengenai kritik terkait adanya soal UN yang difotokopi, ia mengatakan fotokopi soal UN secara subtansial itu tidak mengubah materi soal.

"Untuk lembar ujian yang difotokopi pun akan dinilai secara khusus. Semua itu kami lakukan karena kondisi sekarang memang khusus agar UN tetap terlaksana," katanya.

Ia menegaskan bahwa "scanning" (pemindaian) soal UN dan jawabannya akan selesai pada 5 Mei mendatang, meski ada penundaan dalam beberapa hari, namun jadwal UN tidak sampai terganggu.

Menanggapi usulan regionalisasi percetakan soal UN untuk mempermudah distribusi soal UN, ia mengatakan pemerintah sudah pernah menyerahkan soal UN ke pemerintah provinsi, tapi ada masalah juga.

"Akhirnya, ditarik sampai sekarang, tapi ke depan mungkin perlu tiga solusi yakni syarat percetakan diperketat, 'timing' pengerjaan percetakan hingga distribusi diperpanjang, atau kombinasi pusat-daerah," katanya.

Tentang kritik atas tidak dilibatkannya BNSP dalam soal percetakan soal UN seperti sebelumnya, ia menyatakan penyelenggara UN tetap BNSP.

"Tapi BNSP tidak berhak ikut tender, karena bukan satker (satuan kerja)," katanya dalam konperensi pers yang didampingi staf khusus bidang komunikasi media, Sukemi.

Di Jatim, misalnya, Pengawas UN di MAN 2 Jember, R, yang sempat dikeroyok enam siswa MAN 2, karena menarik bocoran kunci jawaban yang dipakai siswa MAN saat UN dan  guru asal SMAN Jember itu pun menyerahkan bocoran kunci jawaban itu ke pengawas independen, sehingga para siswa menyalahkannya, bahkan guru MAN 2 juga menyalahkan pengawas R itu. *

(R. Malaha)