Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas.
"Dalam landasan kebangsaan yang kita anut tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas lainnya," kata Yudhoyono, saat pidato kenegaraan presiden dalam rangka HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan RI di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan seluruh warga negara, apapun latar belakang sosial dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama.
Presiden menginggatkan bahwa seluruh lapisan masyarakat perlu terus menjaga toleransi, serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia.
"Saya mengajak semua untuk semakin menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk," kata Yudhoyono.
Dia juga mengatakan bahwa kemajemukan itu sebagai anugrah, sekaligus kewajiban untuk mengelolanya.
"Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika kita perlu terus memperkuat toleransi," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Yudhoyono, seluruh komponen masyarakat harus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal yang akan menganggu ketentraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa.
Presiden juga menginggatkan bahwa dalam perpektif berbangsa, tugas semua lapisan masyarakat adalah merawat dan menjaga kemajemukan dan memperkuat persatuan nasional.
Berdasarkan konstitusi, katanya, negara juga menjamin kebebeasan beribadah bagi setiap warga negaranya menurut agama dan kepercayaannya.
"Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi ini. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa sesorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinannya kepada mereka yang lain, apalagi disertai ancaman, intimidasi dan tindakan kekerasan," tegas Presiden.
Yudhoyono juga menyatakan keprihatinannya dengan masih adanya sejumlah insiden intoleransi dan konflik kumunal, yang diantaranya bahkan disertai dengan kekerasan.
"Sebenarnya itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog," katanya.
Yudhoyono juga berharap semua pimpinan dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintah, agama, sosial dan budaya, peduli dan mengambil tanggungjawab bersama.
"Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri ciri dari masyarakat majemuk," tegasnya.
Presiden: Negara Jamin Keberadaan Minoritas
Jumat, 16 Agustus 2013 11:29 WIB