BPKP Bidik Tiga Sektor Pencegahan Korupsi Di Kalbar

Pontianak (Antara Kalbar) - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan membidik tiga sektor untuk koordinasi dan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013.

"Karena begitu banyak potensi penyimpangan yang ada, maka dipilah menjadi tiga sektor sebagai fokus yakni pertambangan, ketahanan pangan dan pendapatan daerah," kata Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi BPKP Pusat, M Bahdin disela Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.

Ia melanjutkan, hasil dari supervisi tersebut akan dievaluasi kembali dalam kurun waktu enam bulan mendatang untuk mengetahui hasilnya.

"Supervisi yang dilakukan, jalan atau tidak, ini akan menjadi tolok ukurnya," katanya menegaskan.

Pada supervisi tahun lalu, ada sejumlah bidang yang menjadi target yakni Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Selain itu, pelayanan di RSUD dr Soedarso Pontianak, dan Kantor Imigrasi Pontianak.

"Sedangkan kalau sekarang, sektor tambang ikut menjadi fokus supervisi karena dampaknya tidak hanya tentang ekonomi belaka, juga berimbas kepada sosial serta lingkungan," ujar M Bahdin.

Semiloka tersebut juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pemerintahan daerah di Kalbar.

Gubernur Kalbar Cornelis saat pembukaan mengeluhkan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemeriksa keuangan daerah.

"Dulu hanya satu kali periksa saja untuk objek yang sama. Sekarang, datang satu periksa, datang satu lagi, periksa atau jika lembaga ini yang periksa, nanti lembaga itu pun ikut memeriksa," katanya.

Ia melanjutkan dalam satu tahun, bisa 10 kali pemeriksaan untuk objek yang sama. Ia bersyukur "Syukurlah ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena ketika KPK yang menangani, tidak ada lembaga lain lagi yang memeriksa," kata Cornelis.

Ia menilai pengawasan sepatutnya juga dilakukan kepada para kepala-kepala dinas atau pemegang kuasa, termasuk panitia tender dan panitia lelang, karena disana lah tempat permainan proyek yang berpotensi korupsi, bukan hanya gubernur.

Ia berharap adanya perubahan dari pola pikir dan tindakan serta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk serius menindaklanjuti temuan dari pihak terkait.



(T011/Z003)