Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, meminta para kepala daerah di Kalimantan Barat untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran program pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan karena pihaknya menemukan risiko ketidakefektifan dan ketidakefisienan program yang telah dirancang pada tahun sebelumnya.
"Evaluasi BPKP menemukan berbagai permasalahan tata kelola pada program pemerintah daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Temuan tersebut mengungkap risiko ketidakefektifan dan ketidakefisienan program yang telah direncanakan dan dianggarkan, masing-masing senilai Rp106,08 miliar dan Rp681,11 juta," kata Rudy di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, perbaikan sangat diperlukan agar program-program ini berjalan efektif dan efisien, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
BPKP telah merekomendasikan agar pemerintah daerah menetapkan sasaran yang lebih tepat melalui pendekatan cascading dan mirroring sasaran strategis serta indikator kinerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
Sebagai upaya pengawasan berkelanjutan, BPKP Kalbar saat ini sedang menyusun Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang dijadwalkan akan diserahkan kepada gubernur terpilih dan para pemangku kepentingan pada awal 2025.
Menurutnya, penyusunan LED telah dimulai tiga bulan lalu dengan mengidentifikasi program unggulan daerah yang dianalisis keselarasan dengan isu utama, data statistik, dan pemberitaan lokal.
"Program-program unggulan kemudian dikelompokkan berdasarkan isu strategis, yang selanjutnya didiskusikan dan dikonfirmasi dengan beberapa kepala daerah untuk menentukan konteks dan prioritasnya," tuturnya.
Proses penyusunan LED mengadopsi kerangka ISO 37000 tentang tata kelola organisasi. Rudy menambahkan bahwa hasil pengawasan yang akan dituangkan dalam LED ini relevan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Musyawarah Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029.
Dia menambahkan, Presiden menekankan pentingnya pengawasan terhadap kebocoran anggaran, manipulasi, dan mark up dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
"Dengan LED yang berkualitas, kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi masukan penting bagi para kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya," kata Rudy.
