Kartu Nelayan Kubu Raya Terkendala Mesin Cetak

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat tidak dapat merealisasikan pembuatan kartu bagi nelayan karena terkendala mesin pembuat kartu karena belum dipenuhi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Rencana pembuatan kartu bagi nelayan itu memang sudah diwacanakan sejak 2011. Namun sampai saat ini belum bisa terealisasi karena masih terkendala pengadaan alat perekam data nelayan dan mesin pencetak kartu yang sampai saat ini belum kita miliki," kata Kasi Binus Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Fahmiyuzar di Sungai Raya, Kamis.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan alat perekam data nelayan dan pengadaan mesin pencetak kartu tersebut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, namun hingga kini belum bisa terpenuhi.

Namun, lanjutnya, sejak 2011 dari 3.400 orang nelayan yang ada, baru sekitar 1.300 nelayan yang sudah terekam datanya dan baru 900 nelayan yang sudah mendapatkan kartu.

"Sampai saat ini kita masih terus melakukan pendataan terhadap nelayan. Namun, hal itu sempat terhambat, karena printer pencetak kartu nelayan itu yang didatangkan langsung dari pusat saat ini masih terkendala peralatan karena dalam perbaikan," katanya.

Muhammad menambahkan, program kartu nelayan merupakan program dari pusat dan aplikasi untuk pembuatannya berada di Provinsi. Dan Kabupaten Kubu Raya ditunjuk sebagai tim operator untuk mewakili beberapa tempat pesisir seperti Kayong dan Kabupaten Pontianak.

"Sementara itu, untuk kabupaten lain di tangani langsung oleh provinsi," tuturnya.

Dikatakannya, pihaknya saat ini sudah mengajukan permohonan ke provinsi dan Provinsi melakukan permohonan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pusat untuk ditambah fasilitas untuk merekam data nelayan agar lebih cepat pembuatan kartu nelayan dapat segera selesai.

"Dengan adanya kartu nelayan merupakan satu diantara syarat yang harus di penuhi oleh nelayan untuk mendapatkan bantuan baik bantuan dari dinas berupa alat bantu penangkapan serta juga dalam hal untuk syarat mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah," katanya. 

(KR-RDO/S025)