Jakarta (Antara Kalbar) - Kandidat Calon Ketua Umum Golkar Agung Laksono menilai DPP Partai Golkar sudah bersikap tidak netral terkait pemilihan ketua umum yang bakal dilakukan dalam Munas IX Golkar mendatang.
"Dari kacamata kami selama proses berlangsung, kami menilai Dewan Pertimbangan Golkar 'alhamdulilah' netral. Mudah-mudahan begitu seterusnya, sebab DPP Golkar sudah berpihak saat ini, tidak netral lagi," kata Agung di Kantor Dewan Pertimbangan Partai Golkar, di Jakarta, Rabu malam.
Dia memandang DPP Partai Golkar telah memihak kepada calon tertentu. Dan berupaya membuat persyaratan yang mempersulit kandidat lain untuk maju.
"Yang menjadi masalah kami menemukan banyak hal yang justru DPP sendiri kami pandang lebih berpihak kepada salah satu calon ketua umum. Dewan Pertimbangan saya kira perlu menyikapi hal ini," ujar Agung Laksono.
Agung mengaku sempat mendengar wacana konsolidasi DPP Partai Golkar terhadap DPD I di Bali yang hasilnya akan dibawa dalam Rapimnas Golkar di Yogyakarta 17-19 November mendatang.
Dia berharap persaingan menjadi ketua umum Golkar dilakukan secara adil.
"Mari 'fair play'," ujar dia.
Ia meminta persyaratan kader yang ingin menjadi ketua umum disesuaikan dengan AD/ART partai yakni telah menjadi pengurus selama lima tahun, memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang baik terhadap partai, serta tidak tercela sepanjang hidupnya.
Sebelumnya politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa membeberkan adanya skenario yang tengah direncanakan DPP Golkar untuk memuluskan Ical kembali terpilih melalui jalan aklamasi di Munas IX Golkar.
DPP Golkar ditengarai melakukan konsolidasi dengan DPD I di Bali sebelum penyelenggaraan Rapimnas 17-19 November di Yogyakarta. Konsolidasi itu untuk memastikan DPD I menyepakati percepatan penyelenggaraan munas dari rencana sebelumnya awal Januari 2015 menjadi akhir November 2014.
Selain itu akan diterapkan pula persyaratan tambahan bagi kandidat ketua umum yakni harus memenuhi dukungan 10 DPD tingkat I dan 30 persen DPD tingkat II.
Agun menduga wacana percepatan munas dilakukan untuk membatasi ruang gerak kandidat ketua umum lain untuk menyosialisasikan diri sebagai kandidat ketua umum, dan mengumpulkan dukungan daerah.
Dengan demikian, kata dia, hanya Ical yang bisa memenuhi persyaratan yang diterapkan, dan Ical dapat melenggang mudah melalui jalur aklamasi dalam Munas IX Golkar.
Agung Laksono: DPP Golkar Tidak Netral Dalam Pemilihan Ketum
Rabu, 12 November 2014 23:47 WIB