Putussibau (Antara Kalbar) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kapuas Hulu Sri Siti Aslindar meminta pemerintah daerah memvalidasi data guru yang ada.
"Selama pendataan guru ini belum maksimal akan berpengaruh dalam pemberian tunjangan-tunjangan seperti tunjangan profesional, tunjangan guru untuk daerah terpencil. Biasanya ini mengalami hambatan," kata Sri di Putussibau, Senin.
Sri mengaku, perhatian pemerintah daerah kepada para tenaga pendidik selama ini cukup baik. PGRI Kapuas Hulu lanjutnya, siap memperjuangkan nasib para guru tersebut. "Kita berharap kepada PGRI dari tingkat Kecamatan sampai desa agar lebih proaktif. Kami berusaha mewujudkan guru yang aspiratif dan inovatif dengan menegakkan kode etik untuk penguatan implementasi kurikulum 2013," paparnya.
Sri mengungkapkan, sering mendengar para guru yang mengeluhkan belum adanya tempat tinggal di wilayah mengajar. Terutama yang bertugas di pedalaman. "Kami sudah sampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah dan Insya Allah pemerintah sudah mengakomodir untuk hal tersebut,†ucapnya.
Dikatakan Sri, yang diinginkan para guru yaitu dalam pemberian tunjangan agar melekat pada gaji guru, untuk menghindari data yang tidak akurat.â€Kalau sudah datanya tidak akurat otomatis akan menyebabkan keterlambatan pemberian tunjangan tersebut kepada guru," terangnya.
Menurut Sri, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, peran seorang guru membawa pengaruh sangat besar. Maka pembenahan manajemen guru di lapangan perlu dilakukan. Sehingga tidak terjadi ketimpangan. “Di satu sisi banyak sekolah yang terjadi penumpukan guru, tetapi banyak juga sekolah yang masih mengeluh kekurangan guru, sehingga ini menjadikan pemerataan guru masih dirasa kurang efektif," ungkapnya.
PGRI Kapuas Hulu : Data Guru Perlu Divalidasi
Senin, 26 Oktober 2015 22:01 WIB