Sanggau (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sanggau, Drs Abang Syafaruddin M Si mengungkapkan minimnya serapan anggaran di instansi tersebut dikarenakan berbagai kendala teknis dan non teknis.
"Beberapa kendala yang dihadapi, makanya serapan anggaran kita kurang dari 50 persen," ujarnya.
Dibeberkan, beberapa diantaranya penyebab yakni adanya keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang mana setiap pengadaan harus diumumkan juga di media cetak. Sementara, untuk itu tidak dianggarkan biayanya, maka dilaksanakan penganggaran susulan.
"Pas waktu itu LKPP juga mengharuskan setiap pelelangan harus diumumkan di koran. Nah, apabila tidak ada anggaran, maka diusulkan. Memang, anggaran kita untuk melelang tidak ada, maka diusulkan," ujarnya.
Kemudian, kata Abang, barulah dilaksanakan lelang untuk konsultan perencanaan, yang baru dimulai pada Juli. Lelang ini, sempat gagal dan harus diulang hingga lima kali. "Jelas ini, sudah memakan waktu cukup lama juga,â€"timpalnya.
Menurut Abang, konsultan perencanaan sudah ada, namun jelas harus menyiapkan personel, kemudian mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kegiatan. "Untuk lelang konsultan perencanaan, sudah selesai. Bagi kegiatan yang konsultannya tidak perlu dilelang, bisa melaksanakan pekerjaan," ungkapnya.
Dipaparkan, untuk kegiatan belanja modal di luar belanja rutin pada DPU Sanggau untuk tahun 2015 mencapai Rp 57 miliar. Kemudian, untuk tahun 2016 mencapai Rp335 miliar, karena adanya program yang tak terserap di tahun 2015 ini.
"Yang tak bisa dilaksanakan pada tahun 2015, maka dilaksanakan pada tahun 2016 nanti," jelasnya. Harus diakui, pada tahun 2015 ini, serapan anggaran rupanya menjadi persoalan hampir seluruh daerah dan sepertinya tidak hanya terjadi di Kabupaten Sanggau.
"Kita juga sudah melakukan berbagai upaya, agar serapan anggaran yang rendah ini, tidak berdampak pada melambatnya pembangunan di Kabupaten Sanggau," paparnya.
Abang berharap pada tahun 2016 rencana pembangunan yang sempat tertunda dapat berjalan lancar sehingga serapan anggaran untuk instansi tersebut dapat dimaksimalkan.