Ekonom: "Tax Amnesty" Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pontianak (Antara Kalbar) - Ekonom Universitas Tanjungpura Prof. DR. Eddy Suratman, MA mengatakan program tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan langkah baik pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena akan bisa mengurangi beban defisit APBNP 2016.

"APBN perubahan tahun 2016 ini defisit Rp313,3 triliun. Sementara target dana tebusan yang masuk melalui program tax amnesty sebesar Rp165 Triliun. Mudah- mudahan target tersebut berjalan lancar dan tercapai sehingga bisa menutupi defisit APBN atau dengan kata lain, tebusan dapat membantu pembiayaan yang harus dilakukan negara untuk kebutuhan berlangsungnya pemerintahan," ujarnya saat memberikan materi sosisalisasi tax amnesty di Pontianak, Kamis.

Eddy menjelaskan dengan program tax amnesty terpenting lagi bukan hanya sekedar dana tebusan yang masuk ke keuangan pemerintah namun dana repratriasi yang jauh akan lebih besar.

Jika realisasinya di lapangan sebagaimana prediksi sekitar ada Rp4000 triliun yang masuk di Indonesia maka menurut Eddy sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Jadi tax amnesty, bukan hanya sekedar pengampunan pajak namun jauh lebih itu. Dana repratriasi masuk Rp1000 triliun saja maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dikatakannya, Kalbar akan juga akan mendapat manfaatnya jika target dari program tax amnesty sukses berjalan.

"Pembangunan infrastruktur lancar maka dipastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh. Saya memprediksikan target pertumbuhan ekonomi Kalbar 5,2 persen akan tercapai jika program ini lancar," kata dia.

Terkait defisitnya APBNP 2016, ia menjelaskan defisit lebih baik daripada ada surplus.

Hal itu menurutnya jika dilihat dari kaca mata pemenuhan kebutuhan rakyat dan dengan catatan dibangunkan dengan pembangunan infrastruktur sebagaimana program presiden saat ini.

"Pengalaman sebelumnya justru dengan surplus itu kan rugi. Mendingan defisit sebab itu akan mendorong pertumbuhan jika dibangunkan ke fasilitas penunjang perekonomian seperti infrastruktur," tuturnya.



(U.KR-DDI/E008)