Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya mengatakan, pemerintah pusat akan menyelesaikan pembenahan dua Pos Lintas Batas di Kalbar tahun ini, setelah tahun lalu presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Entikong.
"Kita menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat khususnya kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang telah memberikan perhatian kepada daerah perbatasan yang ada di Kalbar," kata Cristiandy di Pontianak, Rabu.
Pada tahun 2016, katanya, pogram BNPP yang telah dilaksanakan mencakup pos lintas batas Badau, Aruk, dan Entikong. Sedangkan pada 2017 diprogramkan perbaikan PLB Jagoi Babang, di Kabupaten Bengkayang dan Jasa di kabupaten Sintang.
"Kita sangat berterima kasih atas perhatian ini. Pembangunan PLBN ini merupakan satu bagian dari pengembangan kawasan implementasi Nawacita pemerintah Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran," tuturnya.
Christiandy menyetujui rencana Dirjen Imigrasi bahwa adanya suatu badan yang terkoordinasi baik dari fungsi pengamanan, imigrasi, bea cukai, karantina, dan lainnya agar sesuai dengan harapan dalam penanganan perbatasan.
"Potensi Ekspor di perbatasan sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari hasil yang dicapai oleh salah satu perusahaan yang ada di perbatasan Badau, di mana dalam satu bulan Produksi CPO mencapai 15 ribu ton dan jika produk yang dikeluarkan bisa bersaing, semua akan diekspor keluar. Kalau harga dalam negeri baik pasti akan dijual di dalam negeri," katanya.
Dia mengatakan, itu merupakan sebuah contoh bahwa perbatasan pintu masuk ekspor dan informasi harus dapat difungsikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, misalnya seperti di Entikong, Aruk, dan Badau yang telah dibangun.
Dikatakannya, dalam kegiatan Rakor pengendalian pengelola perbatasan negara di Jakarta, Rabu lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan kekuatan militer yang selama ini terpusat di pualau Jawa, perlu didistribusikan lebih besar untuk menjaga daerah perbatasan.
"Saat itu, Menko Polhukam mengatakan, Pemerintah Pusat mewacanakan menambah kekuatan militer untuk menjaga perbatasan. Ini merupakan konsekuensi dari negara kepulauan terbesar di dunia," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah diminta untuk menginventarisasi tempat yang dianggap daerah rawan perbatasan, tapi juga daerah itu cukup layak untuk ditempati prajurit TNI.
Penyebaran dan penambahan personel TNI berkorelasi dengan pembangunan wilayah perbatasan baik pembangunan kehidupan maupun ekonomi. Terjaminnya keamanan wilayah perbatasan juga otomatis membuat masyarakat lebih aman tinggal di pulau-pulau terluar.
Dengan demikian, tambahnya, akan terjadinya pemerataan penduduk dan penghasilan rakyat Indonesia. Langkah ini sebagai bagian dari upaya pemerintah yang menjanjikan pembangunan nasional dimulai dari desa dan kawasan perbatasan.
