Sintang Tahun Ini Tanpa Rehab Rumah Dinas Guru

Sintang (Antara Kalbar) - Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sintang, Yustinus menyatakan, minimnya anggaran yang dialokasikan tahun ini, membuat Disdikbud tidak bisa membangun ruang kelas baru dan merehab rumah dinas guru.

"Untuk membangun sarana prasarana pendidikan, tahun ini agak berat. Kami hanya bisa membangun yang menjadi skala prioritas dan benar-benar memerlukan bantuan," katanya.

Menurut dia, tahun ini hanya disediakan anggaran sebesar Rp22 miliar. Padahal, kata Yustinus, ada ratusan rumah dinas guru yang perlu dibangun baru atau direhab karena kondisinya sudah rusak.

Data dari Disdikbud Sintang disebutkan bahwa dari 446 rumah dinas guru, sebanyak 50 persennya rusak berat, karena dibangun tahun 1980-an. Sintang saat ini masih membutuhkan 664 rumah dinas. "Karena dari dana alokasi umum (DAU) minim dan dari dana alokasi khusus (DAK) tidak bisa untuk membangun rumah dinas guru, maka tidak ada rehab atau membangun rumah dinas guru di tahun ini," tuturnya.

"Kami hanya berharap ada dana aspirasi dari dewan untuk membantu merehab rumah dinas guru ini," tambahnya lagi.

Tidak hanya rumah dinas guru yang tidak bisa dibangun, pihaknya juga kesulitan membangun ruang kelas baru. Apalagi tahun ini Disdikbud Sintang hanya mendapatkan DAK untuk membangun SMP baru di Nenak Tembulan, di Sungai Seria, Ketungau Hulu dan SMP baru di Ketungau Tengah. "Itupun masing-masing hanya satu ruang kelas dulu," katanya.

Sementara untuk di Ambalau, Disdikbud Kabupaten Sintang juga akan membangun SMP baru dari dana aspirasi yang diberikan anggota DPRD Sintang. "Ada dua ruang kelas SMP baru yang dibangun di Ambalau. Mudah-mudahan tahun ini bisa operasional," katanya.

Minimnya anggaran DAK, lanjut Yustinus, juga membuat Disdikbud Kabupaten Sintang hanya bisa merehab sejumlah ruang kelas. Sedangkan untuk tingkat SD, Disdikbud Sintang tidak bisa membangun sekolah baru. "Belum ada penambahan SD baru. Karena saya sudah tegaskan pada kepala dinas cabang, tidak perlu lagi menambah sekolah kelas jauh. Sebab otomatis menambah masalah karena harus menambah tenaga pengajar," katanya.

Tidak hanya itu, pendirian sekolah-sekolah kelas jauh juga akan menjadi beban Disdikbud yang harus membangun ruang belajarnya. Sementara setiap tahun, anggaran untuk pendidikan semakin menurun. "Sekarang anggaran yang ada di Disdikbud hanya untuk kegiatan rutin dan gaji guru kontrak," katanya.