Pontianak (Antara Kalbar) - Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyayangkan untuk kesekian kalinya Kabupaten Sambas dalam pengelolahan keuangan daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Pada 6 Juni 2017 kemarin Badan Pemeriksa Keuangan Kalbar memberikan opini WDP kepada Sambas dan satu daerah lainnya. Sedangan tujuh daerah lainya mendapatan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar Ketua KMKS, Deki di Sambas, Senin.
Dengan kondisi yang ada kata Deki menunjukan Sambas belum memilikinya laporan dan tata kelola keuangan yang baik.
"Terlepas faktor kendala yang dihadapi, secara fakta menunjukan bahwa Pemkab Sambas belum serius dalam mengelola keuangan dan pemerintahan," kata dia.
Menurutnya kondisi yang ada merupakan tugas dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sekarang supaya tahun berikutnya Sambas bisa naik peringkat dengan mendapat Opini WTP dari BPK.
"Opini WTP penting bagi daerah karena mengindikasikan bahwa daerah tersebut sudah memiliki laporan keuangan yang baik, sistem pengendalian intern yang bagus dan memiliki laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar akuntasi pemerintah. Yang paling penting juga dengan WTP adalah Sambas telah patuh terhadap perundang-undangan," jelasnya.
Ia menyarankan agar tahun berikutnya Sambas bisa meraih opini WTP yakni dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memang betul-betul paham tentang akuntasi pemerintahan.
"Kita minta juga baik lembaga eksekutif maupun legislatif agar tidak mencampuri penggunaan anggaran dengan kepentingan politik kaarena biasanya faktor ini lah yang membuat keruwetan menjadi-jadi," jelasnya.
(U.KR-DDI/N005)
Mahasiswa Sayangkan Sambas Masih Raih WDP
Senin, 12 Juni 2017 12:33 WIB