Pembentukan Bumdes untuk kemajuan ekonomi desa

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Pemerintah Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat tengah membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam rangka pemanfaatan Dana Desa (DD) dan meningkatkan ekonomi lokal.

"Dengan adanya DD sangat mempercepat pembangunan di desa. Dengan DD juga dapat membentuk Bumdes. Sehingga pemanfaatan DD dalam kerangka kemandirian dan peningkatan ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Kades Sendoyan, Juliansyah saat dihubungi di Sambas, Rabu.

Ia menambahkan dengan adanya Bumdes ke depan produk - produk unggulan desa bisa diserap, dikemas dan dipasarkan dengan maksimal.

"Intinya hadirnya Bumdes untuk ikut memajukan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang desa kami miliki seperti hasil perkebunan, pertanian dan lainnya," jelas dia.

Terkait manfaat adanya DD yang sangat dirasakan yakni akses jalan bisa dibangun dengan cepat. Sehingga masyarakat akan mudah membawa hasil kekayaan alam desa.

"Kita juga akan mengembangkan potensi alam yang ada yakni membangun lokasi wisata Batu Layar dan wisata lerahu. Mudah-mudahan bisa menarik masyarakat luar untuk datang ke Desa Sendoyan," harapnya.

Lanjutnya saat ini juga DD yang juga ditopang oleh Alokasi Dana Desa (DD) dan bagi hasil pajak restribusi dimanfaatkam dalam membantu kelompok masyarakat miskin untuk difasilitasi bantuan usaha ternak.

"Ke depan juga akan dikembangkan satu RT satu kelompok usaha atau satu RT satu produk," sebut dia.

Menurutnya saat ini anggaran pendapatan dan belanja Desa Sendoyan tahun anggaran 2018 sudah mencapai Rp 1,559 miliar.

"Anggaran yang ada terdiri DD sebesar Rp1,067 miliar, ADD sebesar Rp9,712 juta dan bagi hasil pajak restribusi sebesar Rp9,712 juta," jelas dia.

Sementara itu, Anggota DRR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, G Michael Jeno mengatakan dari fakta di lapangan di mana saat ini rata-rata desa yang memiliki Bumdes masih di bawah 10 persen.

"Saya sudah keliling di empat kabupaten di Kalbar yakni di Sambas, Bengkayang, Kayong Utara dan Ketapang. Dari empat kabupaten tersebut yang terdiri sekitar 600 desa setelah dicek hanya kisaran 7 persen yang baru memiliki Bumdes," jelas dia.

Padahal, kata Jeno, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat satu di antaranya untuk pemberdayaan termasuk di bidang kemandirian ekonomi. Instrumen untuk kemandirian ekonomi dan bisa menekan angka kemiskinan dan bisa membuka lapangan kerja adalah bisa melalui Bumdes.

"Dana desa saat ini tengah memasuki tahun ke empat. Sudah semestinya diarahkan ke pemberdayaan ekonomi. Untuk tahun pertama dan ketiga harusnya soal infrastruktur setidaknya sudah bisa dibenahi sehingga arahnya sudah fokus ke ekonomi masyarakat," papar dia.

Dengan kondisi yang ada ia sangat prihatin dan menurutnya harus menjadi perhatian semua pihak termasuk pemerintah kabupaten supaya peruntukan dana desa manfaatnya khususnya di bidang ekonomi nyata dan berkelanjutan.

"Dengan Bumdes tentu banyak dampak yang akan didapat dan tentu Bumdes tersebut harus memanfaatkan atau menggali potensi yang ada di desa masing - masing," kata dia.

*

? (KR-DDI).

(T.KR-DDI/B/T011/C/T011) 01-08-2018 20:24:57