Pontianak (Antaranews Kalbar) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Drs Dodi Riyadmadji mengajak semua pihak yang ada di Kalimantan Barat untuk bersama-sama mematuhi berbagai aturan yang ada terkait pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden 2019.
"Untuk kelancaran Pileg dan Pilpres tahun 2019 mendatang, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2019 dengan harapan dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses, dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara Pileg dan Pilpres 2019 yang bersifat independen," kata Dodi, saat membuka Seminar bersama pengurus Parpol, tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Polda Kalbar, Selasa.
Menurutnya, saat ini KPU juga telah menyusun tahapan-tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu serta menyiapkan berbagai perangkat peraturan untuk menjamin pelaksanaannya.
Namun menurutnya, harus pula disadari nahwa bagaimanapun banyaknya peraturan yang dibuat, apabila tidak didukung dan diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, maka peraturan tersebut akan sulit diimplementasikan untuk mencapai tujuan.
"Sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU sudah memasuki tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. Dari tahapan-tahapan tersebut kegiatan Kampanye merupakan tahapan yang sangat rawan berbagai gangguan dan ancaman terhadap stabilitas," tuturnya.
Karena menurutnya, Kampanye terutama yang bersifat umum dan terbuka akan melibatkan massa dalam jumlah besar, yang tentunya membawa resiko yang besar pula.
Disamping itu setiap Pileg dan Pilpres tahun 2019 ataupun setiap partai politik akan senantiasa menggunakan dan memanfaatkan segala macam cara dan taktik untuk dapat merebut simpati masyarakat pemilih, guna memperoleh suara dalam pemungutan suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 nanti.
Menurut Dodi, dengan jumlah peserta Pileg dan Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU, tentunya tingkat kerawanan terhadap gangguan stabilitas akan semakin tinggi.
Pada masa kampanye, masyarakat akan mengenal berbagai macam istilah dan tindakan yang menjurus kearah ancaman In-stabilitas, seperti money politik, politisi busuk, serangan pajar, serta tindakan-tindakan seperti konvoi dengan kebut-kebutan, serta berbagai hal lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
"Hal semacam ini tentunya perlu diwaspadai dan diantisipasi, sebab jika tidak hal itu akan berdampak pada pada tercederainya pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2019," katanya.
Dalam kesempatan itu Dodi juga sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan seminar yang diselenggarakan oleh Polda Kalbar, karena melalui kegiatan ini tentunya kita semua mempunyai harapan yang sama, yaitu agar penyelenggaraan Pemilu Pileg dan dan Pilpres 2019 ini dapat berjalan dengan aman.
"Sukses dan damai, namun harus pula diingat bahwa partai politik merupakan penentu suksesnya penyelengaraan Pemilu tersebut, sedangkan pemerintah beserta aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri hanyalah bertindak sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip demokrasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dodi.
Dodi juga mengimbau semua pimpinan Parpol peserta pemilu Pileg dan Pilpres tahun 2019 dan seluruh lapisan masyarakat Kalbar untuk melaksanakan Pesta Demokrasi ini dengan damai, santun dan bermartabat.
"Mari tunjukkan dan buktikan kedewasaan dalam berpolitik dan berdemokrasi, dengan tidak melakukan perusakan atribut calon peserta pemilu atau partai, mari ciptakan suasana dan kondisi daerah yang kondusif, sehingga semua harapan untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019 khususnya di Kalimantan Barat dapat terwujud," tuturnya.
Baca juga: PKB Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2019
Ajak patuhi aturan pileg/pilpres
Selasa, 4 September 2018 15:20 WIB