Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalbar terpilih, Sutarmidji, memastikan mulai 2019 biaya pendidikan di provinsi yang di impinnya lima tahun ke depan akan digratiskan.
"Program ini merupakan sebagai wujud realisasi saat saya berkampanye pada pemilihan kepala daerah pada beberapa waktu yang lalu," katanya, di Jakarta, Rabu.
Dia menegaskan, pada 2019 akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat SMA/SMK negeri.
Dia optimis akan membawa Kalbar baru lebih sejahtera dan masyarakatnya bisa menikmati semuanya.
Baca juga: Warga Bengkayang dukung Sutarmidji siapkan pendidikan gratis
Selain pendidikan gratis, Sutarmidji juga akan memfokuskan kerjanya pada pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Menurut dia, jika program teralisasikan dilakukan, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan terdongkrak.
"Kalau itu kita melakukan, IPM akan terdongkrak. Kita bersyukur pelantikan ini dipercepat karena sudah banyak hal yang harus kita kerjakan seperti pencegahan kebakaran lahan, angka kemiskinan yang begitu tinggi, IPM masih diurutan 29," ujar Sutarmidji.
Dengan demikian, dia bersama Ria Norsan harus mempersiapkan APBD 2019 supaya visi misi pencalonannya bisa menjawab masalah yang ada di Kalbar.
Menurut dia, Kalbar memiliki wilayah yang sangat luas, satu setengah kali pulau Jawa sehingga program utama yang akan dilakukannya adalah pemekaran Kapuas Raya sekalipun ada moratorium pemekaran.
Baca juga: Sutarmidji janjikan pendidikan gratis
Selain pendidikan, IPM dinaikkan. Pemekaran Kapuas Raya juga diprioritaskan sekalipun ada moratorium pemekaran.
Saat ditanyakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar, Gubernur periode 2013-2023 ini juga mempunyai program agar menekan Karhutla yang sering terjadi setiap tahun.
"Untuk kebakaran lahan kalau kita melaksanakan Instruksi Presiden dengan membangun sekat kanal dan sumur pompa, maka itu bisa mencegah kebakaran lahan. Gambut itu harus diguyur air begitu banyak, kalau tidak diguyur banyak air, maka ketika terjadi kebakaran maka asapnya semakin banyak," katanya.
Menurut dia kalau sekat kanal, tidak akan kebakaran sampai ke dalam karena kedalaman gambut di wilayah Kalbar mencapai 9 meter sehingga penanganannya harus betul-betul berkelanjutan.
Baca juga: Pemkot Pontianak Akan Gratiskan Biaya Sekolah Tahun 2013
"Jadi, jauh sebelum terjadi Karhutla, kita sudah MElakukan pencegahan," kata Sutarmidji.
Kemudian, lanjutnya, topografi juga harus ada sehingga kalau terjadi karhutla, bisa ditentukan titik yang harus diguyur air. Selama ini tidak ada topografi yang berdampak tidak efisiennya penanganan kebakaran.
Semasa ia menjabat Wali Kota Pontianak, sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota terkait Karhutla jika ada orang atau kelompok dengan sengaja membakar lahan, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama lima tahun.
"Kalau terbakar secara tidak sengaja, maka lahan itu tidak boleh digunakan selama tiga tahun lantaran pemilik lalai dalam menjaga lahannya. Itu salah satu produk aturan yang saya buat di kota Pontianak," katanya.
Pendidikan SMA/SMK dipastikan gratis mulai 2019
Kamis, 6 September 2018 11:35 WIB