Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan ada sembilan sasaran pembangunan yang akan dilakukannya bersama Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan untuk membangun provinsi Kalbar menjadi lebih baik.
"Pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di daerah, kedua meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah, ketiga meningkatkan kualitas aparatur, keempat menurunnya rentang kendali pemerintahan daerah, kelima meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi, keenam meningkatnya kualitas sumber daya manusia, ketujuh, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kedelapan meningkatnya ketertiban masyarakat dan kesembilan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup," kata Sutarmidji dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar tahun 2019-2023 di Pontianak, Kamis.
Dia menyatakan, hal itu yang akan akan dilakukan dirinya bersama Ria Norsan dalam bangun untuk lima tahun kedepan.
Terkait hal itu, dirinya meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sejalan dengan visi dan misinya dan melakukan pencapaian target-target yang diberikan kepada seluruh OPD melalui program yang akan diberikan.
"Seandainya, kami tidak mampu mencapai target-target itu, tolong ingatkan saya, apa permasalahannya. Kalau itu kendala di SDM, kita benahi SDMnya. Sedangkan kalau masalah itu pada pimpinan, kita benahi pimpinannya, jika masalahnya pada sistem maka sistemnya kita ubah," katanya.
Untuk angka kemiskinan, Sutarmidji mengapresiasi capaian dan melihat dari tahun sebelumnya menunjukkan penurunan di Kalbar.
"Angka kemiskinan ini capaian-capaian yang sudah ada cukup bagus, angka pengangguran dan Rasio Gini kita sudah 0,33 sudah sangat bagus tapi tidak bergerak turun lagi dan stagnan dalam kurun waktu 2 tahun, harusnya turun. Ini yang akan saya perbaiki lagi," tuturnya.
Sedangkan isu strategi daerah yang ada saat ini yaitu, luasnya wilayah sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran, kualitas regulasi, birokrasi dan tata kelola pemerintah yang relatif rendah, dan masih rendahnya kesejahteraan petani, produksi dan produktivitas serta belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu juga infrastruktur di daerah masih belum cukup baik yang menghambat perekonomian di daerah. "Untuk infrastruktur alokasi belanja langsung di tahun 2019 akan dialokasi sebesar 80 persen untuk infrastruktur," kata Sutarmidji.
Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Kalbar, lanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan 83 persen dari 1.000 lebih kilometer yang sudah teralisasikan.
Sutarmidji menambahkan, untuk progress lima tahun kedepan dirinya akan fokus penataan infrastruktur yang progresnya masih 56 persen yang belum teralisasikan.
"Kita akan adakan satu percepatan infrastruktur di Kalbar di atas 90 persen yang belum teralisasikan sebelumnya dalam jangka waktu lima tahun kedepan," tuturnya.
Dengan peningkatan infrastruktur nantinya akan mendongkrak kesejahteraan di masyarakat daerah.
"Jika Infrastruktur sudah bagus, yang jelas mendongrak kesejahteraan masyarakat daerah seperti biaya transportasi yang lebih murah. Sebab transportasi ini komponen utama dalam mendongkrak persaingan daerah," kata dia.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini melihat nilai tukar petani saat ini tidak bisa mencapai seratus persen disebabkan tranportasi yang masih belum memadai.
"Kenapa nilai tukar petani itu tidak tercapai 100 persen, salah satunya masalah infrasturktur dan transportasi di daerah, ini yang harus kita selesaikan. Sehingga hasil pertanian bisa dijual ke kota, semua yang menghambat sektor peningkatan persaingan itu harus kita tangani," kata dia.
Selain itu untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 akan diprediksi sekitar Rp5 triliun dan untuk pembelajaan infrastruktur di Kalbar sekitar 25 persen.
"Saat ini APBD 2019 sedang dibahas, saya berharap untuk pembelanjaan infrastruktur tahun 2019 lebih dari 30 persen dari total APBD yang ada," katanya.
