Pontianak (Antaranews Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalbar.
Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan beberapa arahan dari presiden terkait Penyerahan DIPA dan TKDD merupakan sebagai dokumen yang menjadi dasar pengeluaran negara, pencairan atas beban APBN tahun 2019 ini.
"Presiden menekankan titik fokus pada Anggaran APBN tahun 2019 untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)," katanya, Kamis.
Ia menambahkan dengan mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realitis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif serta belanja negara yang produktif ?akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi serta penguatan desentralisasi fiskal.
"Titik fokus pada belanja atau kegiatan tahum 2019, harus ada peningkatan Sumber Daya Manusia dan Allhamdulilah kita provinsi kalbar fokus kegiatan kepada pendidikan dan termasuk membangun SDM itu kesehatan," katanya.
Dirinya berharap, sesuai dengan tema tahun ini, APBN untuk Mendorong investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan SDM, dimana hal itu sudah sesuai dengan program Gubernur yang telah menyusun berbagai program kebijakannya untuk lima tahun kedepan dengan menaikan APBD Provinsi terhadap dua dinas dijajaran pemerintah Provinsi Kalbar yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
"Untuk dua dinas ini APBD provinsi lebih dari 40 persen dan ini merupakan suatu trobosan. Sedangkan untuk infrastruktur juga kita ada peningkatan cukup signifikan," tuturnya.
Adapun DIPA yang diserahkan sebanyak 527 DIPA ini dengan jumlah nilai Rp8,8 triliun yang terdiri atas 61 DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah sejumlah Rp393 miliar dan 466 DIPA Satuan Kerja Intansi Vertikal sejumlah Rp8,4 triliun.
Sedangkan pagu DIPA tahun 2019 per jenis belanja meliputi, Belanja Pegawai sejumlah Rp3,2 Triliun, Belanja Barang sejumlah Rp3,8 Triliun, Belanja Modal sejumlah Rp1,8 Triliun dan Belanja Bantuan Sosial Rp13,3 Miliar.
"Saya mengingatkan kepada kita semua baik untuk lebih hati-hati kepala dinas dijajaran provinsi kalbar agar lebih hati-hati. Fokus pemerintah adalah pembangunan SDM, maka jangan main-main dengan anggaran pendidikan dan kesehatan, saya pun siap terima laporan dari masyarakat jika ada pungli sebesar apapun dijajaran pemerintah Provinsi Kalbar dan saya pastikan akan saya pecat," katanya.
Pada penyerahan DIPA dan Alokasi TKDD tersebut, Sutarmidji juga memberikan penghargaan kepada sebelas pemerintah daerah yang berdasarkan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
