Pontianak (ANTARA) - Minggu pertama setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, tepatnya 5 September 2018, Sutarmidji menyatakan harapannya agar kinerjanya bersama wakil gubernur Ria Norman, dapat selalu dipantau media dan masyarakat Kalbar.
Setahun telah berjalan. Banyak yang terjadi dalam kurun waktu itu. Untuk diingat kembali, apa saja yang terjadi pada hari-hari pertama gubernur Sutarmidji menempati ruang kerja baru di gedung Kantor Gubernur Kalbar di Jalan Ahmad Yani.
Salah satunya adalah, mantan wali kota Pontianak itu menyambut kedatangan seorang siswa sekolah dasar (SD) pelintas batas perbatasan Indonesia-Malaysia. Namanya Nursaka, ia berusia 8 tahun.
Bocah ini mendapat kesempatan untuk duduk di kursi kerja Sutarmidji. Namun yang menarik dari bocah ini, adalah caranya bersekolah. Ia harus menyeberangi perbatasan darat dari Tebedu Malaysia ke Entikong, Kabupaten Sanggau untuk bersekolah di SDN 03 Sontas dengan berbekal pas lintas batas.
Sutarmidji ketika itu berjanji akan mencarikan orang tua asuh bagi Nursaka, agar tak bolak balik Tebedu-Entikong tiap hari demi untuk bersekolah.
Selain itu, saat dilantik sebagai gubernur periode 2018-2023, kepada media di Jakarta, Sutarmidji menyatakan segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sesuai dengan visi dan misi yang dia dan Ria Norsan susun.
"Sudah banyak hal yang harus kita kerjakan terkait dengan kondisi sekarang misalnya seringnya kebakaran hutan, angka kemiskinan yang masih tinggi dan IPM (indeks pembangunan manusia) masih di posisi 29 sehingga kita harus mempersiapkan untuk menyusun APBD 2019 agar visi misi gubernur-wakil gubernur bisa menjawab masalah," kata Sutarmidji di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Dua hari setelah itu, Sutarmidji mengajak masyarakat Kalbar meningkatkan daya saing.
"Saya mengajak semua masyarakat dan elemen pemerintah bahu membahu membangun Kalbar agar lebih maju lagi," kata Sutarmidji dalam sambutannya pada sertijab dari Pejabat Gubernur Kalbar Dodi Riatmadji kepada Gubernur dan Wagub Kalbar, Sutarmidji dan Ria Norsan di Pontianak, Jumat (7/9/2018).
Ia menjelaskan, peningkatan daya saing tersebut mulai dari infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. "Semua itu Insya Allah akan diperbaiki segera," katanya.
Dia juga mengatakan akan melakukan perbaikan melalui terobosan yang mengacu pada parameter aturan yang berlaku, seperti melakukan tata kelola keuangan secara transparan. "Saya tidak ingin ada penyimpangan, dan harus disesuaikan dengan keputusan Musrenbang dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia juga berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan secara berkeadilan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalbar.
Sutarmidji menyatakan, Pemprov Kalbar akan membangun jalan dari Kota Pontianak hingga ke Kapuas Hulu dengan lebar tujuh hingga sembilan meter.
"Saya akan minta ke presiden untuk membangun jalan itu dengan lebarnya tujuh hingga sembilan meter dari Kota Pontianak menuju Sintang bahkan hingga Kabupaten Kapuas Hulu," kata Sutarmidji dalam sambutan pertamanya sebagai Gubernur Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar.
Ia menegaskan, dirinya dan Wagub Kalbar, Ria Norsan berkomitmen mewujudkan janji-janji kampanye sebelumnya.
Ia berjanji APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kalbar akan dinikmati masyarakat secara adil dan merata. "Tentunya dalam bentuk kemudahan berbagai akses pelayanan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan," ucapnya.
Bahkan, menurut dia SMA/SMK gratis, akan dibahas agar bisa masuk ke RAPBD 2018, dan berjalan tahun ajaran baru 2019.
"Ke depan harus ada SMA dan SMK kebanggaan di kabupaten/kota. Saya akan reformasi pendidikan SMK yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja," tuturnya.
Dirinya yakin apa yang dijanjikan tersebut, bukanlah hal yang sulit, jika Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota bisa bekerja sama dengan serius dalam membangun Kalbar agar lebih maju lagi.
"Saya pastikan anggaran akan transparan, salah satunya dengan mengumumkan besaran APBD, termasuk alokasi untuk apa-apa saja, dan silakan masyarakat mengkritisi," katanya.
Banyak orang menganggap apa yang dijanjikan itu tidak mungkin, maka saya akan buktikan bisa diwujudkan, karena semakin sulit, maka saya akan berusaha dalam mewujudkannya.
Tak berapa lama, masih di bulan pertama sebagai gubernur, dalam akun "Bang Midji" miliknya di Facebook yang diunggah Sabtu (15/9/2018) menjelang tengah malam, ia menyebutkan bahwa pada hari pertama memimpin rapat koordinasi sempat terkaget-kaget karena sebagian besar dinas dan badan dalam menyusun anggaran tahun 2019, hampir tidak mengakomodasi visi dan misinya bersama Ria Norsan selaku Wagub.
Termasuk tentang pendidikan gratis di SMA/SMK. Ia juga baru tahu ternyata ada 1.216 kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Kalbar. Ia kemudian memutuskan untuk memangkas separuh biaya perjalanan dinas dan mobil dinas.
Ia memperhitungkan dalam anggaran sebesar Rp220 miliar artinya setiap hari ada 300 pegawai Pemprov Kalbar yang tidak ada di tempat karena melakukan perjalanan dinas. Anggaran yang kemudian disisihkan itu dialokasikan untuk pendidikan gratis negeri hingga SMA/SMK.
Di lain kesempatan, Sutarmidji meminta kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar untuk melakukan tata kelola keuangan daerah dengan transparan.
"Harus ikuti aturan yang ada karena saya tidak mau ada penyimpangan apapun dan sebesar apa pun dalam keuangan daerah. Digunakan untuk apapun silakan, sepanjang sesuai Musrenbang dan kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Pemprov Kalbar akan mengalokasikan anggaran yang berkeadilan untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata, menurutnya, perlu sentuhan-sentuhan yang tidak sama antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya di Kalbar.
Sentuhan-sentuhan ini parameternya adalah kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat, dan harus membuka daerah-daerah yang masih terisolir.
Sutarmidji juga menegaskan tindak korupsi akan memperlambat pembangunan yang dicanangkan Midji-Norsan.
"Pemerintahan yang bersih akan mempercepat pembangunan Kalimantan Barat. Sedangkan sebaliknya, tindak pidana korupsi akan memperlambat pembangunan yang dicanangkan oleh saya bersama Ria Norsan. Karena, percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas kami," katanya, menegaskan.
Bersama Ria Norsan, ia menjamin pemerintahan yang bersih dari korupsi. Bahkan, mantan Wali Kota terbaik se-Indonesia tahun 2017 tersebut mengatakan bahwa mereka akan jamin Kalbar bersih dari korupsi.
"Korupsi dapat menghambat pembangunan Kalbar dan itu bertentangan dengan program. Saya bersama Ria Norsan untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Saya jamin bersama Ria Norsan, kami akan menciptakan tata kelola pemerintahan terbaik di Kalimantan Barat dan tentu bersih dari korupsi," tuturnya, menjelaskan.
Kemudian, ia meminta media untuk memantau kinerja dirinya dan Ria Norsan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023.
"Saya mengajak masyarakat dan media untuk terus memantau kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terus pantau, karena saya tidak ingin ada belanja fiktif, ada mark up. Saya tidak ingin ada penyimpangan di keuangan daerah," kata dia.
Sebagai pemimpin di Kalbar, dirinya berjanji tidak akan melakukan penyimpangan anggaran. Untuk itu, dirinya juga memastikan tidak memberikan toleransi bagi aparatur negara yang melakukan penyimpangan keuangan daerah.
"Saya tidak ada toleransi apa pun, selain harus bertanggung jawab kepada hukum," katanya.
Dia juga menyatakan akan bekerja fokus pada perbaikan tata kelola pemerintah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah.
Sutarmidji meyakini percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.
Gubernur Kalbar itu mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah yang ada di provinsi tersebut.
"Saya akan membentuk tim guna melakukan pengecekan proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Kalbar dengan anggaran APBD provinsi dan anggaran dari pusat di daerah," imbuh Sutarmidji, usai membuka Forum Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 tahun lalu.
Dia menyatakan akan turun langsung bersama tim yang dibentuknya itu untuk melakukan pengawasan dari Perguruan Tinggi dan lain-lainnya. "Sepanjang bisa ditangani oleh kita dan proyek yang tidak berjalan cukup parah kita akan serahkan kepada penegak hukum," tegasnya.
Dia melakukan pemetaan proyek-proyek yang lambat pengerjaannya dan ia akan bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelesaian berbagai proyek tersebut.
"Proyek-proyek yang terbengkalai sedang kita inventarisasi dan nanti setelah inventarisasi saya akan pilih proyek yang mana harus ditangani oleh penegak hukum dan mana yang kita harus tangani. Karena ke depan dana APBD itu harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin," tuturnya.
Kemudian membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan di tiap kabupaten dan kota di Kalbar. Karena program tersebut bersinergi dengan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Dia juga akan mengganti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kerjanya hanya mentang-mentang dan tanpa inovasi.
"Saya akan ganti Kepala OPD yang kerjanya hanya mentang-mentang saja tak ade inovasi. Kasi yang kerjanya merasa lebih berkuasa dari Kabid/Kabag dan tak ada inovasi juga akan saya ganti," ancamnya.
Dia mengatakan, saat ini sudah memasuki era Revolusi industri, dan era ini kompetisi dilakukan dengan cepat. Siapa yang tidak bisa melakukan percepatan itu serta terintegrasi dengan data yang terintegrasi, maka dia tidak akan mampu bersaing.
"Saya harap kepada para calon pimpinan ke depan ini harus bisa lakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugas. Pahami aturan, supaya yang kita kerjakan tidak melanggar aturan," katanya, mengingatkan.
Terkait indeks pembangunan manusia (IPM), Sutarmidji menyatakan memfokuskan peningkatan IPM dan infrastruktur pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. Hal itu tertuang dalam nota kesepakatan tentang RPJMD 2019-2023 dengan DPRD Provinsi Kalbar yang ditandatangani di Balairung Sari gedung DPRD di Pontianak, Selasa (6/11/2018).
Ia menyatakan memfokuskan peningkatan IPM, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun transportasi di Provinsi Kalbar.
"Tahun depan kita akan mulai untuk pendidikan pada saat tahun ajaran baru, dengan membebaskan biaya untuk SMA dan SMK negeri yang ada di Kalbar. Dan kita akan memulai membangun ruang rawat inap yang representatif untuk RSUD Soedarso," kata Sutarmidji.
Terkait desa mandiri, ia menyatakan pada tahun pertama mulai berupaya bersama pihak Kodam dan Polda serta para bupati dan wali kota yang ada untuk percepatan membangun desa mandiri yang saat ini baru ada satu, dan target lima tahun ke depan bisa antara 200-400 desa mandiri.
Untuk APBD ke depan diterapkan secara belanja langsung, serta dari total APBD yang ada 20 persen nantinya akan diarahkan ke desa dengan berbagai indikator desa mandiri 68 indikator desa mandiri tersebut.
Dari 68 indikator itu kita lihat yang mana bisa ditangani dari dana desa dan yang mana bisa ditangani oleh kabupaten/kota serta indikator yang mana bisa ditangani oleh pemerintah provinsi.
Dengan adanya sinergi ini terwujud dan dilaksanakan, diyakini dari jumlah desa sebanyak 2031 desa yang ada bisa menjadi desa mandiri di Kalbar.
"Kalau sinergi ini bisa terwujud, saya yakin 20 persen sampai 30 persen desa yang ada di Kalbar bisa menjadi desa mandiri," katanya.
Sembilan sasaran pembangunan
Ada sembilan sasaran pembangunan Kalbar untuk lima tahun pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan.
Apa saja sasaran pembangunan itu? Yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah, meningkatkan kualitas aparatur, menurunnya rentang kendali pemerintahan daerah, meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya ketertiban masyarakat, dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Dari sembilan itu, apa saja yang tampaknya sudah dilakukan Sutarmidji-Ria Norsan?
Berkaitan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di daerah, salah satunya yang tampak dan sudah dilakukan adalah membantu kelancaran proyek pembangunan pelabuhan internasional Kijing di Kabupaten Mempawah yang merupakan janji Presiden Joko Widodo.
PT Pelindo II yang ditugaskan untuk membangun sejak 2017 dengan nilai investasi Rp5 triliun, dan ditargetkan operasionalnya pada Juli 2020.
Maka Sutarmidji menjamin pembangunan pelabuhan yang disiapkan seluas 5.000 hektare tersebut akan berjalan lancar dan jika ada hambatan, pemerintah Kalbar akan membantu kelancarannya.
Di bawah pemerintahannya bersama Ria Norsan, Sutarmidji optimistis infrastruktur di wilayah Kalbar semakin baik dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan.
Dalam berbagai kesempatan berkunjung ke pemerintah kabupaten/kota pasangan ini meminta agar para bupati dan wali kota mempercepat pembangunan fasilitas dasar di daerah masing-masing, seperti jalan, rumah sakit, dermaga, bandara, gedung perkantoran, dan lain-lain.
Terkait meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah, Sutarmidji meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sejalan dengan visi dan misinya dan melakukan pencapaian target-target yang diberikan kepada seluruh OPD melalui program yang akan diberikan.
"Seandainya kami tidak mampu mencapai target itu, tolong ingatkan saya, apa permasalahannya. Kalau itu kendala di SDM, kita benahi SDM-nya. Sedangkan kalau masalah itu pada pimpinan, kita benahi pimpinannya, jika masalahnya pada sistem maka sistemnya kita ubah," katanya dalam suatu kesempatan.
Sutarmidji juga telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut berperan memantau kinerjanya.
Namun sungguh ironis, satu hari jelang satu tahun periode pemerintahan Midji-Norsan, tepatnya 4 September 2019, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan.
Gidot ditangkap di mess Pemkab Bengkayang Jalan Perdana, Kota Pontianak, yang jaraknya hanya "selemparan batu" dengan gedung Kantor Gubernur Kalbar, tempat di mana gubernur-wakil gubernur yang memperoleh dukungan sebanyak 1.334.512 warga Kalbar atau 51,56 persen dari suara pemilih itu mengatur roda pemerintahannya hingga 2023.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai Rp300 juta dan menetapkan 7 orang bersama-sama Suryadman Gidot, sebagai tersangka dan dua di antara mereka adalah para kepala dinas di lingkungan Pemkab Bengkayang.
Sementara terkait peningkatan kualitas aparatur, mantan wali kota Pontianak dua periode tersebut telah mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja dengan komitmen kuat membangun daerah. Sutarmidji meminta Dinas Pertanian dan Hortikultura Kalbar mencopot penyuluh malas yang ogah-ogahan dalam bekerja.
Sutarmidji juga meminta seluruh SKPD di lingkungan pemerintahannya dan pemerintah kabupaten/kota mengutamakan pemberian Diklat atau Bimtek kepada PNS berusia di bawah 40 tahun agar dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), karena jika di atas usia tersebut, ia memperkirakan produktivitas sudah menurun.
Terkait peningkatan kualitas SDM, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar berada di peringkat 29 dari 33, ia berjanji berupaya memperbaiki peringkat tersebut. Sutarmidji diketahui meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki IPM di bawah rata-rata nasional untuk memperbaiki angka tersebut.
Kemudian menerapkan sekolah gratis sejak bangku SD, SMP, hingga SMA di seluruh Kalimantan Barat mulai Juni 2019.
"Mulai Juni 2019, sekolah gratis akan diterapkan, mulai dari SD, SMP, hingga SMS dan SMK," kata wakil gubernur Ria Norsan, pada medio Maret 2019.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar menyatakan untuk tingkat SMA/SMK/SLB, pemerintah provinsi menyiapkan dana APBD senilai Rp76 miliar.
Sedangkan terkait meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satu yang sudah dilakukan Sutarmidji adalah menyegel perkebunan atau perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang lahan konsesinya sengaja atau dibiarkan terbakar sehingga berdampak kabut asap dan merusak lingkungan.
"Saya akan tindak tegas kepada perkebunan dan perusahaan HTI yang lahan konsesinya masih terbakar, yakni berupa penyegelan dan lahan itu tidak boleh dimanfaatkan selama lima tahun," kata Sutarmidji, medio Agustus lalu.
Sedikitnya ada 10 perusahaan perkebunan mendapatkan ultimatum dan penyegelan, karena terkait kebakaran hutan dan lahan terjadi beberapa bulan terakhir. Sikapnya itu ternyata mendapat dukungan dari Kepolisian Daerah Kalbar. Sebanyak 52 tersangka dari 44 kasus karhutla telah ditangkap. Sebanyak 43 kasus perseorangan dan satu kasus koorporasi.
Gubernur ini juga memanggil 94 perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran di lahan konsesi. Dari 94 perusahaan itu, 56 perusahaan perkebunan dan 34 hutan tanaman industri.
Masyarakat Kalbar tentu mengharapkan Sutarmidji dan Ria Norsan yang sama-sama mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, dapat melaksanakan janji-janji politiknya mewujudkan "Kalbar Baru".
Masih ada janji ditunggu, di antaranya mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya dari wilayah Kalbar dan pembentukan Kabupaten Sekayam pemekaran dari Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Banua Banjak pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu.
Kemudian realisasi pembangunan jembatan Sambas Besar yang memakan anggaran dari APBN senilai Rp850 miliar. Serta jalan tol (bebas hambatan) menghubungkan Pontianak, Mempawah, dan Singkawang, yang diperkirakan akan dimulai tahun 2020.
Setelah satu tahun berlalu, masih ada empat tahun berjalan. Semoga cita-cita mewujudkan "Kalbar Baru" benar-benar tercapai melalui tangan-tangan kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan.
