Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengajak masyarakat untuk bersama mengakhiri buta aksara guna mendongkrak Indek Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi yang dipimpinnya.
"Mari kita sama-sama akhiri buta aksara karena ilmu pengetahuan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Tanpa itu, mustahil dan tidak mungkin," kata Sutarmidji saat menghadiri Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Kalbar Di Rumah Pintar Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu.
Dikatakannya, berbicara tentang Hari Aksara Internasional, tentu berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena lamanya orang belajar di Kalbar baru mencapai 7,2 tahun, tapi harapan untuk pendidikan lanjutan bagi anak yang berumur 18 tahun ke bawah itu sudah mencapai 16 tahun dan itu sudah bagus.
"Tapi yang 25 tahun ke atas rata-rata baru sekitar 7,2 tahun. Inilah yang perlu kita lakukan upaya-upaya untuk menambahnya," kata dia.
Mungkin, akan banyak program yang lebih terarah akan dilakukan nantinya, kata dia, karena untuk usia masyarakat 18 tahun ke bawah, dipastikan tidak akan ditemukan adanya masyarakat yang buta aksara. Namun, untuk masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas ini yang masih ada.
Masalahnya, pada saat menjadi Wali Kota Pontianak, dirinya protes dengan statistik karena tidak menggunakan teknik random sampling yang baik.
"Ketika mau menentukan buta aksara menggunakan random itulah angkanya jadi tidak valid. Seharusnya petugas sensus bisa tatap muka, sehingga data antara kementerian pendidikan dengan data statistik itu tidak mengambang," katanya.
Karena data yang tidak sama, kata Sutarmidji, akibatnya berpengaruh pada IPM Kalbar menjadi masih rendah. "Inilah yang harus di sinkronkan," katanya.
Dijelaskannnya, sinkronisasi data ini sangat penting. Jumlah penduduk antara data statistik dan Dukcapil, menurut dia, juga berbeda cukup besar di atas 3 persen dan ini juga menjadi masalah bagi kita.
"Sepanjang data tidak genah tidak ada data yang valid tentang berapa persen angka buta aksara di Kalbar," ujarnya.
Sekarang di era digitalisasi, Hal itu tidak mungkin terjadi. Di era keterbukaan, jangan biarkan anak-anak putus sekolah.
"Terima kasih kepada PLN yang sudah memberikan CSR untuk dunia pendidikan dan saya berharap kita serius membangun dunia pendidikan dan kesehatan," katanya.*
Lama orang sekolah di Kalbar 7,2 tahun
Rabu, 30 Oktober 2019 16:35 WIB