Pontianak (ANTARA) - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan pihaknya siap untuk sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam menyusun program pembangunan yang sesuai hasil Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2021.
"Musrenbang Regional Kalimantan merupakan wujud percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan terutama mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Terkait hasil musrenbag regional Kalimantan ini, tentu kita siap bersinergi untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Landak," kata Karolin saat menghadiri kegiatan Musrenbang Regional Kalimantan di Pontianak, Rabu.
Menurut Karolin, Musrenbang itu akan menjadi dasar bagi pihaknya dalam menyusun perencanaan program di tahun 2021 agar sejalan dengan program Nasional.
"Dan untuk pemindahan Ibu Kota Negara kita juga mendukung itu, namun harus memberikan manfaat pembangunan untuk Kalimantan terkhusus juga Kabupaten Landak," katanya.
Pada kegiatan Musrenbang Regional Kalimantan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan, Bupati dan Walikota se-Kalimantan, Ketua DPRD se-Kalimantan, serta Forkopimda Kalimantan Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menjelaskan Musrenbang Regional Kalimantan ini merupakan perencanaan penyusunan program regional Kalimantan tahun 2021 agar dapat melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan.
"Ini merupakan Musrenbang Regional tercepat dari wilayah regional lain, dan ini kita akan merencanakan perencanaan program bersama untuk tahun anggaran 2021. Ada banyak potensi yang ada di Kalimantan ini, baik dari budaya, wisata dan hasil alamnya masih sangat berpotensi untuk dikembangkan," kata Tito.
Selain itu, Mendagri menambahkan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi isu besar pada Musrenbang Regional Kalimantan dengan memberikan manfaat yang besar untuk wilayah Kalimantan.
"Pemindahan Ibu Kota Negara memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI, mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah, mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris, dan mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek," terang Mendagri Tito.
Lebih lanjut Mendagri memaparkan permasalahan pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan, sehingga harus dilakukan percepatan mengatasinya.
"Beberapa masalah pembangunan wilayah Kalimantan seperti belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis SDA, belum optimalnya peran daerah perbatasan, birokrasi belum optimal mendukung investasi. Dan ini harus segera kita atasi permasalahan tersebut," katanya.
