Pontianak (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar mendukung pemerintah provinsi dalam percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur khususnya jalan provinsi di daerah yang melibatkan perusahaan kelapa sawit.
“Pada prinsipnya kita sangat dan akan mendukung penuh kolaborasi percepatan pembangunan infrastruktur melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi di daerah dalam rangka bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalbar melalui percepatan pembangunan infrastruktur," ujar Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Purwati Munawir di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan saat ini untuk kolaborasi perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi baik antar dinas terkait dan perusahaan yang terlibat saat ini dalam tahap proses dan segera direalisasikan di lapangan.
"Sebelumnya GAPKI juga bersama Bupati Ketapang sudah melaksanakan kolaborasi perbaikan jalan status jalan provinsi. Perbaikan jalan yang rusak menjadi prioritas pekerjaan atau perbaikan jalan. Jalan yang diperbaiki di Kabupaten Ketapang yakni ruas Jalan Beriam – Suka Ramai. Saat ini dengan pemerintah provinsi Kalbar dan skala perbaikan se-Kalbar juga," jelasnya.
Baca juga:
Perusahan perkebunan sawit miliki peran strategis cegah Kebakaran hutan
Emiten perkebunan DSNG siap ekspor cangkang sawit 15 tahun ke Jepang
Kepala Dinas Perkebuan Kalbar, Heronimus Hero mengatakan bahwa pemeliharaan dan perawatan jalan yang melibatkan perusahaan sawit adalah hasil dari pertemuan padal 27 Agustus 2020 lalu di Balai Petitih. Pada saat itu digelar rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan pihak pemegang ijin usaha perkebunan sawit yang dipimpin oleh Gubernur Kalbar. Selanjutnya juga ada pertemuan tanggal 31 Agustus – September 2020 di BAPPEDA Kalbar.
"Kolaborasi yang didukung perusahaan sawit tersebut untuk mendukung percepatan infrastruktur yang lebih baik untuk masyarakat. Dengan kolaborasi yang ada selain juga termasuk juga optimalisasi CSR yang lebih terarah pada indeks desa membangun di desa - desa sekitar perkebunan, tujuan akhir tidak lain adalah agar masyarakat sejahtera, perusahaan maju, dan pemerintah berdaya," kata dia.
Tindak lanjutan pertemuan di BAPPEDA Kalbar dengan melibatkan Dinas PUPR Prov. Kalbar, Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Pemkab terkait, dan Pemegang IUP untuk pembagian ruas jalan provinsi yang berada di dekat lokasi usaha perusahaan yang dilanjutkan dengan survei lapangan bersama.
Survei lapangan bersama yang telah dilaksanakan tersebut untuk menentukan pembagian peran berdasarkan STA di setiap ruas jalan provinsi. Selanjutnya dari hasil survei ditindaklanjuti dengan penyiapan draf kesepahaman bersama dan draf perjanjian kerjasama tentang kolaborasi pemeliharaan jalan Provinsi Kalbar.
Baca juga:
Perusahaan sawit masuk asosiasi permudah koordinasi
Apkasindo Sanggau : Pabrik tanpa kebun sawit ancam stabilitas tata niaga
Pabrik kelapa sawit tanpa kebun perlu dievaluasi
