Batan : Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat butuh lembaga khusus pemerintah

Pontianak (ANTARA) - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Anhar Riza Antariksawan mengatakan bahwa untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat yang dalam. tahap studi kelayakan membutuhkan lembaga atau badan dari pemerintah dari lintas kementerian atau sektoral.

"Untuk pembangunan PLTN di Kalbar yang sudah memasuki studi kelayakan dan untuk mempercepat hadirnya proyek tersebut kita butuh organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang menangani ini semua. Tentu Batan ada di dalamnya, perguruan tinggi, elemen masyarakat dan lainnya," ujarnya saat diskusi terfokus hasil studi dan aspirasi yang digelar Batan dan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa perlunya badan atau lembaga khusus karena wewenang Batan terbatas yakni hanya sebatas pendampingan dan dukungan teknis persiapan tapak, SDM dan lainnya.

"Namun untuk membangun itu sendiri ini ranah pemangku kebijakan atau pemerintah. Ini ranah Kementerian ESDM dan lembaga terkait termasuk pemerintah daerah," katanya.



Ia menjelaskan bahwa program menghadirkan PLTN di Kalbar yang dicanangkan sejak 2018 lalu tersebut sejauh ini menyiapkan aspek tapak (lokasi) dan non aspek seperti aspek kelistrikan, ekonomi dan keuangan, manajemen, proses bisnis, pemilihan teknologi dan lainnya.

"Untuk pendanaan tentu berdasarkan kemampuan negara dan pendanaan lainnya seperti dari investor dan lainnya," katanya.

Dari studi yang ada dan tengah dibedah hasilnya dari berbagai pihak diharapkan menghasilkan yang komprehensif.

"Studi dan aspirasi di lapangan tentu harus komprehensif untuk bisa mengambil keputusan terbaik untuk menghadirkan PLTN di Kalbar," kata dia.



Ia mengatakan juga bahwa pihaknya telah silaturahim dengan pemerintah Provinsi Kalbar. Gubernur Kalbar sangat merespon positif dan memberikan arahan bahwa PLTN adalah pilihan tepat bagi Kalbar dalam kemandirian energi.

"Respon Gubernur Kalbar sangat baik dan juga mengarahkan agar kegiatan direncanakan dengan baik harus terstruktur dan bertahap. Sehingga tidak disiapkan dengan sembrono. Kita sangat setuju dan memang itu yang dibutuhkan," katanya.

Ia menegaskan bahwa pencanangan PLTN di Kalbar adalah proyek bersama dan itu juga buah dari respon masyarakat melalui pemerintah provinsi.

"Kegiatan ini melibatkan semua, tugas bersama mengenalkan nuklir yang manfaatnya luas dalam berbagai aspek kehidupan termasuk energi melalui PLTN. Untuk bersama pemetaan pemangku kepentingan penting," kata dia.

Dalam diskusi terfokus hasil studi dan aspirasi yang digelar Batan dan Untan Pontianak tersebut diikuti dari berbagai pihak seperti Batan itu sendiri, Bapeten, LPPM Untan Pontianak, ICMI Kalbar, pakar energi, akademisi Untan Pontianak, Bappeda Kalbar, tokoh adat Bengkayang, tokoh agama, MUI Kalbar, mahasiswa, Kommun Kalbar dan ANTARA Kalbar serta lainnya.