Pontianak (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo mendorong Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan masyarakat di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan segala bidang di Kalbar.
"Salah satu poin utama Trisakti Bung Karno yakni berdaulat dalam bidang politik, dan terdapat beberapa urgensi salah satunya kebutuhan peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan kebebasan berpolitik," kata Soekarwo secara virtual pada Seminar Nasional Pembukaan Kaderisasi Tingkat Menengah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (KTM GMNI) Kalbar, di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, masyarakat harus memiliki kemampuan menentukan pilihan-pilihan politik mandiri dan bebas merdeka merefleksikan sikap politiknya. Tak hanya itu, rakyat juga dijamin haknya secara penuh terlibat dalam menyusun perundang-undangan, dan partisipasi publik dijamin dalam penyusunan UU.
Ia juga menginginkan dari KTM GMNI Kalbar tersebut, dapat terwujud peran masyarakat dan pemuda dalam pembangunan negeri.
“Dengan peran masyarakat dan pemuda dalam berpolitik dan membuat kebijakan, maka dasar untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM GMNI DPC Pontianak Gregorius mengharapkan adanya kolaborasi antara pemuda dengan pemerintah.
"GMNI akan terus bermitra dan bekerja sama serta berkolaborasi dengan pemerintah terutama dalam konteks kebijakan ini, untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Karena kami yakin banyak teman-teman pemuda yang mempunyai ide yang sangat cemerlang dan kreativitas sebagai proyeksi dalam pembangunan di Provinsi Kalbar," katanya pula.
Ia juga menginginkan pemerintah lebih fokus meningkatkan infrastruktur di Kalbar yang belum merata ke semua daerah.
"Kami menginginkan pemerintahan lebih memfokuskan anggaran-anggarannya ini demi kepentingan rakyat, terlebih dalam pembangunan infrastruktur, karena di Kalbar ini tingkat infrastruktur maupun IPM-nya masih kurang, sehingga PR yang perlu dikerjakan oleh pemerintah Kalbar,” kata Gregorius.
