Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan, pihaknya akan memaksimalkan wilayah perbatasan RI sebagai pintu gerbang keluar masuk orang dan barang serta pusat pertumbuhan ekonomi baru di provinsi itu yang diharapkan kondisinya terus membaik.
"Wilayah administrasi daerah kita memiliki lima pintu perbatasan yang belum dimaksimalkan betul potensinya. Dengan adanya program pembangunan terpadu di wilayah perbatasan negara kita oleh pemerintah pusat, diharapkan ini mendorong percepatan pembangunan di daerah perbatasan," kata Sutarmidji saat menghadiri kegiatan Pembangunan Terpadu Daerah Perbatasan tahun 2021 di PLBN Aruk, Jumat.
Terkait hal tersebut, dirinya yakin, pertumbuhan ekonomi Kalbar akan semakin baik, terutama pada 2021, ditargetkan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.
"Saya sangat optimis, Kalbar akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan didasarkan data yang dihimpun oleh Bank Indonesia pada kuartal IV/2020 kemarin, dimana pertumbuhan pada kuartal keempat nampaknya positif, sehingga nanti diakumulatifkan satu tahun mudah mudahan tidak jauh dari nasional dan saya harap itu bisa menjadi pemicu kita," tuturnya.
Untuk menggerakkan perekonomian di wilayah perbatasan, dirinya meminta agar setelah program ini, tidak bisa ditindak lanjuti dengan pembenahan infrastruktur dan ekonomi lainnya di wilayah perbatasan.
"Karena, kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang ada sekarang, tetapi harus terus di kejar berbagai ketertinggalan yang ada agar masyarakat kita di perbatasan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik," katanya.
Ditempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah, sehingga kesatuan teritorial kesatuan teritorial maupun kesatuan ideologi dapat terus dipertahankan.
"Yang kita lakukan saat ini adalah menjaga keutuhan teritori, mana antara lain dengan gerakan pembangunan terpadu daerah perbatasan seperti ini terus akan dilakukan karena ini negara harus hadir dari pinggiran," katanya.
Dia menjelaskan, negara ingin agar semua kawasan perbatasan dikelola dengan profesional dan kawasan pendukung ini menjadi kawasan ekonomi yang bisa memberikan supply untuk masyarakat sekitar kawasan pendukung itu kemudian bisa juga memberikan suplai ekspor kepada negara tetangga.
