Namun, tantangan ekonomi terus hadir apalagi dengan munculnya pandemi COVID-19 yang sudah menjadi masalah global. Tidak bisa dipungkiri UMKM juga turut terpukul dampak wabah yang hingga saat masih berlangsung.
Kabar baiknya, meski di tengah pandemi di masa yang sudah mengandalkan kemajuan teknologi, UMKM yang melakukan transformasi dengan digitalisasi dapat bertahan dan bahkan bisa mengambil peluang atau mencari pasar lebih besar di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 ini.
Dorongan UMKM "go digital" telah dicanangkan dan tentu perlu andil semua pihak. Bank Indonesia (BI) satu di antara pihak yang terus mendorong kemajuan UMKM tersebut termasuk di Kalbar.
BI bersinergi bersama dengan pemerintah terus mendorong terciptanya UMKM baru sebagai kekuatan perekonomian nasional. Dorongan itu agar UMKM bisa memanfaatkan teknologi digital mulai dari proses pembiayaan, pemasaran, hingga pembayaran.
Komitmen BI dalam mendukung transformasi UMKM tersebut di antaranya dengan menyediakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran digital yang cepat, mudah, murah,dan aman bagi UMKM serta dapat diterapkan di seluruh jenis transaksi.
Saat pandemi COVID-19, penerapan tatanan kehidupan era baru tentu tidak hanya mengedapankan pada protokol kesehatan berupa pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, menghindar dari kerumunan tetapi juga harus mencakup kegiatan penyelesaian transaksi pembayaran seperti dengan non tunai.
QRIS yang menyatukan semua aplikasi pembayaran menggunakan QR diyakini menjadi solusinya. Peningkatan daya beli masyarakat menjadi salah satu pendukung pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi ini. Kembali, QRIS menjadi sarana mempermudah transaksi pembayaran tersebut yang juga selaras tugas bank sentral yang salah satunya memperlancar sistem pembayaran.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Agus Chusaini menjelaskan saat ini di Kalbar perluasan penerapan QRIS terus digencarkan bahkan hingga ke batas negeri supaya UMKM bisa go digital, maju dan bersaing. QRIS hadir mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kalbar di tengah pandemi.
Tidak heran, sistem pembayaran nontunai dan nirsentuh secara nyata memiliki kecenderungan meningkat di tengah kondisi pandemi COVID-19 karena mudah, aman secara kesehatan dan lebih efisien.
"Penggunaan QRIS sejak diluncurkan sejak 17 Agustus 2019 dan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2020 hingga Maret 2021 di Kalbar sudah mencapai 70.533 merchant. Dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar, Kota Pontianak masih mendominasi yakni sudah mencapai 31.964 merchant," ujarnya.
Ia menjelaskan untuk terus melakukan perluasan Bank Indonesia sendiri sejauh ini telah melaksanakan beberapa upaya dalam mendukung digitalisasi di antaranya pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Kalbar.
“Untuk TP2DD yang sudah terbentuk di Kalbar yakni TP2DD Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Upaya selanjutnya implementasi QRIS di 14 kabupaten atau kota di Kalbar dan rapat koordinasi kendala penyaluran Bansos non tunai,” kata dia.
Sedangkan upaya dalam mendukung implementasi QRIS lebih gencar di Kalbar pada tahun 2021 di antaranya sosialisasi QRIS APGAKUM, akuisisi QRIS wilayah perbatasan di Pasar Entikong dan Pasar Aruk, sosialisasi QRIS destinasi wisata di Pantai Kura-Kura dan Pulau Lemukutan dan sosialisasi QRIS UMKM di Kubu Raya dan Singkawang.
“Adanya kegiatan sosialisasi hingga ke beranda negeri yakni untuk memperkenalkan infrastruktur layanan non tunai khususnya QRIS yang menjadi opsi metode pembayaran non tunai yang praktis, cepat dan mudah. Sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat perbatasan juga mengetahui dan bisa menikmati kemudahan QRIS,” kata dia.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan QRIS mudah dan bahkan gratis. Pelaku usaha atau industri keuangan tidak perlu investasi besar seperti dengan mesin EDC.
“Daftar QRIS mudah bisa online. Pelaku usaha dapat kode dan tinggal cetak. Hanya saja kendala untuk QRIS ini pada jaringan internet karena di daerah terkendala itu. Di Kalbar saat ini pengguna QRIS masih didominasi di Kota Pontianak,” katanya.
Terkait peran strategis UMKM secara umum menurutnya tidak perlu lagi dipertanyakan karena sudah menjadi bagian penggerak ekonomi. Untuk pembinaan perlu perhatian semua pihak baik pemerintah, swasta dan termasuk dari BI.
"BI telah melakukan pembinaan dengan berbagai program. Kemudian kami BI menghadirkan Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai bentuk pengenalan hasil binaan. Sejak 2017 tema yang kita angkat berbeda mulai kuliner, go digital dan produk UMKM dan lainnya," jelas dia.
Saat pandemi COVID-19, UMKM satu di antara yang terpukul dampak wabah tersebut. Namun ia menyakini meski paling terdampak, UMKM bisa bangkit dan itu perlu dukungan dan dorongan semua pihak.
"UMKM itu kalau jatuh, bisa bangkit lagi. Meski begitu harus kita dukung untuk bangkit," jelas dia.
Pihaknya mencatat sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UMKM saat ini yakni masih belum berkelanjutan produk yang dihasilkan. Kemudian pembukuan pendapatan dan pengeluaran yang masih tidak disiplin. Sehingga urusan bisnis dan kebutuhan rumah tangga tercampur dan tidak tercatat dengan baik.
"Dengan persoalan yang ada, kita berkomitmen dalam memajukan daerah dan pelaku UMKM," kata dia.
Gubernur Apresiasi BI
Pemerintah Provinsi Kalbar turut mendorong peningkatan penunjang produksi komoditas Kalbar. Kemudian mendorong UMKM untuk lebih maju.
"Untuk UMKM di Kalbar saya sarankan untuk terus berinovasi. Contoh dodol dari sisi bentuk bisa diubah jadi bintang atau lainnya. Begitu juga kemasannya harus menarik dan baik. Kita ini isi banyak namun kemasan kurang baik," ujar Gubernur Kalbar, Sutarmijdi.
Terkait peran BI Kalbar dalam membina UMKM ia mengapresiasi dan mengakui bahwa bank sentral tersebut bisa mengalahkan pemerintah. BI Kalbar melalui inkubator bisnisnya sudah tepat dalam mengembangkan, membina dan memajukan UMKM di Kalbar.
"Pemerintah kalah dari BI Kalbar dalam pembinaan UMKM. Kita sangat apresiasi dan berterima kasih atas perhatiannnya," kata dia.
Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar per April 2021 tercatat ada 182,090 pelaku UMKM. Dari total tersebut, didominasi pelaku usaha mikro sebesar 91,20 persen. Kemudian baru disusul pelaku usaha kecil sebesar 7,98 persen dan pelaku usaha menengah 0,82 persen.
Berdasarkan daerah dari 14 kabupaten atau kota di Kalbar, Kota Pontianak mendominasi dengan total 39,284 pelaku UMKM. Setelah itu baru disusul Kabupaten Landak, 34,152 pelaku UMKM dan terbesar ketiga yakni Kabupaten Sintang 16,646 pelaku UMKM.
Gemar Beli Secara "Online"
Akademisi Manajemen Keuangan STIE Boedi Oetomo Pontianak, Girang Permata Gusti SE,MM menilai dengan kemajuan teknologi digital dan di tengah pandemi, masyarakat terutama perkotaan dan daerah yang terjangkau akses internet yang memadai sudah gemar membeli barang secara online. Dengan hal itu pelaku UMKM harus memaksimalkan pasar online untuk bisa terus bertahan dan bersaing.
Hanya saja, jual -beli secara online terbatas akses internet terutama bagi daerah yang "blank spot". Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalbar mencatat bahwa saat ini masih ada 252 desa belum terjangkau internet di Kalbar. Sehingga menjadi satu di antara penghambat digitalisasi di daerah-daerah
“Masa pandemi saat ini masyarakat lebih banyak berbelanja melalui online shop, ini merupakan peluang bisnis bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha tanpa lapak. Pelaku UMKM bisa menggunakan layanan aplikasi online shop dengan menjual barang dagangannya di sana tanpa lapak langsung, misalnya seperti Shoope, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya," kata dia.
Menurut dia, bagi pedagang yang baru ingin memulai usahanya, banyak referensi usaha yang perlu dipertimbangkan sesuai budget atau dana yang ada.
"Misalnya saja usaha masker kain, makanan siap saji atau beku, bisnis online, kopi literan, bahkan content writer. Semua bisa menjadi usaha jika kita mau berusaha sesuai dengan dana yang ada, bahkan jika ingin menjadi penulis konten saja yang hanya membuat tulisan kemudian dipublikasi pun perlu ada niat dan usaha kan," kata dia.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan usaha di tengah pandemi, tambahnya, juga dalam layanan pembayaran.
"Masyarakat sekarang sudah malas keluar rumah, mereka inginnya barang langsung datang ke rumah termasuk juga proses pembayaran lebih banyak non tunai seperti menggunakan M-banking atau aplikasi yang mempermudah pembayaran tanpa harus ke luar rumah," kata dia.
Satu di antara pelaku UMKM di Pontianak yang merupakan Pemilik Mei Tiaw Melayu, Khairul atau disapa Bang Yul sejak 2020 sudah menggunakan QRIS. Menurutnya banyak keuntungan dan kemudahan di dapatnya selaku penjualan. Bahkan menurutnya dengan penerapan QRIS, merasa naik kelas karena memberikan layanan yang mudah, cepat dan berbasis digital.
"Sejak awal pengenalan dari BI dan perbankan saya daftar QRIS. Alhamdulillah beruntung sekali banyak kemudahan. Layanan kami jadi naik kelas dengan penerapan digitalisasi ini," jelas dia
Kemudahan yang ia dapat di antaranya tidak perlu pengembalian uang karena otomatis sesuai angka transaksi, tidak bersentuhan fisik, layanan cepat dan istimewa serta setiap transaksi tercatat sehingga memudahkan pembukuan dalam usaha.
"Kami jual mie tiaw jadi keren. Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat sudah mengenal transaksi dengan non tunai. Ini benar- benar memudahkan bagi semua pihak. Kalangan anak muda, pebisnis, ASN, perkantoran sudah mengenal. Tinggal dimaksimalkan orang umum saja," jelas dia.
