Pontianak (ANTARA) - Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, Edih Mulyadi mengatakan Kalbar bakal diuntungkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit karena sebagai daerah penghasil jika Rancangan Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (RUU HKPD) disahkan.
“RUU HKPD sedang dibahas, di dalamnya ada DBH sawit. Kalau sudah ditetapkan sebagai UU, nantinya daerah penghasil sawit mendapatkan bagian dari DBH. RUU HKPD berangkat dari keinginan agar provinsi penghasil devisa kelapa sawit mendapatkan timbal balik dari pusat melalui dana tersebut,” ujarnya di Pontianak, Sabtu.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta agar formulasi DBH landasan perhitungannya berdasarkan daerah penghasil.
“Seharusnya berdasarkan pada daerah penghasil. Bukan dari hitungan ekspor, supaya lebih terjaga infrastrukturnya,” tutur Sutarmidji.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif berharap regulasi baru yang mengatur DBH dapat mengakomodir keinginan agar daerah penghasil sawit mendapatkan bagian dari dana tersebut. Apabila nanti hal tersebut terakomodir, maka Kalbar sebagai provinsi penghasil sawit akan sangat diuntungkan.
“Kalau ini terwujud, maka akan bertambah kuat kontribusi sawit bagi pembangunan daerah,” kata dia.
Apalagi Kalbar saat ini telah memiliki Pelabuhan Internasional Kijing yang menjadi pelabuhan ekspor produk minyak kelapa sawit. Munsif mengatakan, ekspor komoditas ini menunjukkan tren kenaikan seiring beroperasinya pelabuhan yang berlokasi di Kabupaten Mempawah tersebut.
“Kalau kita lihat datanya sejak Januari memang ekspor CPO ini mengalami kenaikan,” ucapnya.
Kehadiran pelabuhan ekspor ini memberikan harapan terhadap prospek ekonomi Kalbar yang lebih baik. Selain akan memangkas biaya transportasi ekspor komodotas strategis Kalbar keluar negeri, Kalbar juga mendapat bagian pajak sebagai daerah pengekspor.
“Kita dapat sharing dari bea ekspor, pajak ekspor yang dikenakan pada CPO dan produk turunannya. Saat ini untuk luas sawit di Kalbar sudah mendekati 2 juta hektare yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota. Untuk produksi CPO kita saat ini juga sudah mendekati 4 juta ton per tahun,” katanya.
